Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jokowi Perlu Mendengarkan Wiranto, Soal Keinginan Bersyarat Benny Wenda?

8 Oktober 2019   23:08 Diperbarui: 8 Oktober 2019   23:24 391
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustasi Gambar Menkopolhukam Wiranto dan Tokoh Separatis UMLWP Benny Wenda | Dokumen Tribunnews.com

Kalau TNI-Polri dihilangkan dari Papua bisa tambah kacau balau dan kekerasan serta pelanggaran HAM yang dilakukan Benny Wenda Cs. akan semakin merajalela di Papua.

Pada syarat kelimanya Benny menuntut pemerintah membebaskan Tapol-tapol yang ditangkap dan dipenjarakan.  Padahal sudah sangat jelas para tersangka tersebut telah dengan gamblang melakukam bebagai tindak makar disertai kekerasan dengan pelawanan besenjata.

Terakhir pada syarat kelima, agar membuka akses informasi dan jaringan internet di Papua, padahal meskipun masih dibatasi, namun akses infomasi dan internet di Papua sudah secara perlahan mulai dibuka.

Dan mengenai pembatasan akses informasi dan jaringan internet bila dihadapkan dengan kondisi genting stabilitas kemanan suatu Negara, maka itu adalah hak dan wewenang sepenuhnya Negara untuk menjaga stabilitas keamanan seutuhnya.

Alasan pembatasan akses infomasi dan jaringan internet saat terjadi kondisi genting yang dapat mengancam kedaulatan Negara guna mencegah menyebarnya infomasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sumber dan infomasinya yang semakin dapat menimbulkan kekacauan situasi dapat di benarkan, sampai situasi dan kondisi Negara dirasa kondusif dan tenang.

Jadi sudah pasti, keinginan bersyarat Beny Wenda dalam pertemuannya dengan Jokowi ada gran design atau tujuan besar untuk melegitimasi gerakannya dalam memisahkan Papua dari Ibu Pertiwi.

Seyogyanya Jokowi yang mewakili pemerintah Indonesia, sangatlah tidak perlu atau menggubris keinginan Benny Wenda untuk duduk bersama tersebut.

Sudah jelas Benny Wenda adalah pemberontak dan separatis, yang membuat derita masyarakat Papua dan duri bagi bangsa Indonesia dan ini fakta yang tidak terbantahkan, jadi untuk apa dilayani.

Seharusnya pemerintah malah mengupayakan bagaimana bisa menjerat dan menangkap Benny Wenda dan menenempatkannya di balik jeruji penjara.

Kali ini publik mendukung Wiranto, agar pertemuan antara Presiden Jokowi yang notabene mewakili pemerintah dengan Bandit macam Benny Wenda tak perlu dilakukan, tidak penting dan bukan urgensi.

Bisa sangat berbahaya bila pertemuan itu difasilitasi, karena Indonesia istilahnya akan meresmikan dan memberikan pengakuan pada dunia bahwa gerakan pengacau keamanan yang dilakukan Benny Wenda dan kawannnya adalah organisasi resmi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun