Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Di Jual, 30 Ribu Hektar Tanah IKN?

12 September 2019   00:17 Diperbarui: 12 September 2019   00:31 215
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Rencana Jokowi Jual lahan IKN | Dokumen Breakingnews.co.id

Akan terlihat opini, dalam hal ini sepertinya Jokowi ingin meninggalkan jejaknya selama periode kepemimpinannya. Jadi dengan keputusannya memindahkan ibukota negara, membuat namanya tercatat dalam sejarah Indonesia.

Tudingan berbagai pihak bahwa terkait pemindahan ibukota negara ini, diduga pemerintah terkesan tergesa gesa, dan merupakan kepentingan politis semata bisa saja menjadi benar.

Dalam hal ini seharusnya, bila memang sejatinya pemerintah telah mempersiapkan segalanya dengan matang, keputusan penjualan lahan ini bisa saja tak akan terjadi.

Seharusnya besaran anggaran Rp 466 Trilyun itu jangan jadi alasan bagi negara untuk menjual aset aset negara. Seharusnya benar benar dipikirkan sebelum memutuskan, jangan terkesan serta merta dan seenaknya mengambil keputusan.

Kalau sudah begini pak presiden Jokowi bisa mendapat penilaian otoriter oleh karena keputusan keputusan  dan kebijakan yang dibuatnya dan bisa juga akan menambah semakin hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah.

Apalagi ditambah dengan berbagai kebijakan dan keputusan yang dinilai banyak menuai kritikan dan terlihat keputusan sepihak Jokowi terkait kondisi carut marutnya BUMN, BPJS,KPK, dan pihak berwenang lainnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus lebih jeli lagi dan dilihat dengan melihat timbang sarannya, para pihak oposisi pemerintah atau pihak diluar pemerintah serta pihak independen lainnya terkait kritik dan kontrol sosial yang diberikan.

Jokowi juga perlu mendengar dan menampung aspirasi dan keluh kesah masyarakat terkait keputusan dan kebijakan yang telah dibuatnya. Jokowi harus mencatatnya dalam ingatannya, bahwa hampir separuh lebih banyak warga negara Indonesia yang tak berpihak kepadanya.

Perlu diingat 45 % bangsa ini masih bisa dikatakan akan menjadi oposisinya. Dan itu bisa bertambah lebih banyak lagi bila presiden Jokowi semakin lalai dalam menjalankan program dan kebijakannya. Ini istilahnya janganlah sampai periode pemerintahanya tersandung dan akhirnya jatuh sebelum waktunya.

Mungkin para pesaing politik yang diluar kubunya akan tersenyum lebar melihat kondisi demi kondisi yang terjadi dengan perkembangan yang sedang berlangsung.

Jadi Be Aware Jokowi, jangan sampai Pak Jokowi layu sebelum berkembang, janganlah pak. Sangat disayangkan kalau ini terjadi. Be Aware Jokowi, jangan sampai istilah otoriter itu akhirnya melekat kepada bapak. Jangan pak jangan sampai pak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun