Hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019, akan menjadi catatan sejarah Indonesia, sekaligus juga menjadi momen sakral dan kado terindah dalam  peringatan HUT Ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejarah tertorehnya dalam monumental tinta emas, Provinsi Kalimantan Timur dalam  prasasti sejarah sebagai ibukota baru Republik Indonesia. Sejarah baru ini juga akan menjadi catatan abadi bagi Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur.
Sebelumnya dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 2019 digedung MPR/DPR Jakarta, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dengan memohon izin pada rakyat Indonesia telah menetapkan wilayah Kalimantan menjadi ibukota baru dan tepat hari ini senin 26 Agustus 2019 nama Provinsi DKI Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibukota baru Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam hal ini keputusan Jokowi yang bertindak atas nama pemerintah, melakukan Pemindahan ibukota ini merupakan langkah yang sangat tepat. Selain dapat mewujudkan cita-cita sejak lama Presiden Soekarno, pemindahan ibukota ini juga sesuai dengan rencana pembangunan Indonesia jangka panjang kedepan.
Kemudian secara umum pertumbuhan berbagai sektor masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dan kecemburuan dengan pulau-pulau lainnya di luar Jawa.
Sehingga pengembangan berbagai sektor seperti kawasan ekonomi di luar Jawa, akan membuka keterbukaan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah di luar Jawa lainnya, untuk menjadi sumber ekonomi baru. Maka diharapkan kepindahan ibukota ini dapat memberikan pemerataan yang adil dan bijaksana.
Perwujudan wajah Indonesia baru kedepan, diharapkan akan dapat mewujudkan secara proporsional pemerataan Pembangunan, SDM, Ekonomi, Investasi dan pemerataan lainnya untuk kemajuan Bangsa dan Negara.
Sehingga dalam hal ini, seyogyanya seluruh elemen bangsa warganegara Indonesia khususnya Provinsi DKI Kaltim harus turut mendukung langkah tepat Jokowi dan Pemerintah mengenai pemindahan ibukota ini.
Tentunya, Berkaitan dengan proses pemindahan tersebut, membutuhkan waktu yang panjang dengan jangka waktu paling lama adalah 10 tahun. Berbagai sarana dan prasarana serta anggaran telah dan akan disiapkan dan diwujudkan seperti mengenai pemindahan Istana Negara, Unsur Pemerintahan, TNI dan Polri dan termasuk Sumber Daya Manusia yang ada didalamnya.
Dalam hal ini, Masyarakat Provinsi DKI Kaltim harus Optimis dan yakin, bahwa dengan pemindahan ibukota ini akan membawa berkah dan kemajuan yang berharga bagi wilayah Kaltim.
