Terkait kasus pembangunan NYIA, Kulon Progo, lahan petani Temon berdasarkan data  BPS Yogyakarta, merupakan lahan pertanian Kabupaten Kulon Progo yang produktif dan merupakan salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Yogyakarta. adalah. Petani yang hanya menjadi komoditas dan pada mulanya adalah produsen pemilik tanah (alat produksi), terpaksa mengubah perannya sebagai kelas kedua, yang  lebih rendah dari kelas kapitalis, menjadi sawah pretalist. Ia sudah hanya memiliki  kemampuan untuk bekerja dan hanya bisa  menjadi pekerja upahan. Isu Pencurian Tanah Petani Temon, Kulonrogo, melampaui pemahaman kapitalis bahwa tanah diposisikan sebagai komoditas, tetapi hubungan sakral antara masyarakat, petani Temon, Kulon Progo dan negara di mana dia tinggal.
Dari pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kompensasi atas pengorbanan petani Temon Kulon Progo  tidak  mencukupi. Skema perlindungan masyarakat telah diperkenalkan untuk mencegah hal ini terjadi ketika memperoleh tanah, tetapi aturan tidak memberikan masyarakat lokal (petani Temon, Kulon Progo) posisi negosiasi, jadi negosiasi kompensasi adalah ini hanya formal. Itu selalu merupakan manfaat pengembangan untuk menang. Oleh karena itu, pembangunan NYIA merupakan proyek berorientasi kapitalis yang menjauhkan masyarakat dari hak atas perumahan, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat (petani Temon, Kulon Progo) itu sendiri. Mengenai jaminan hak asasi manusia untuk hidup, itu melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
