Tahun 2025 menjadi periode penuh gejolak dalam lanskap politik Indonesia. Berbagai kebijakan kontroversial, konflik kepentingan, dan meningkatnya peran militer dalam ranah sipil memicu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan stabilitas nasional.
Â
1. Ekspansi Peran Militer dalam Sektor Sipil
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memperluas peran militer ke berbagai sektor sipil. Salah satu langkah kontroversial adalah penunjukan laboratorium militer untuk memproduksi obat-obatan yang akan dijual melalui koperasi negara dengan harga diskon. Kebijakan ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menilai hal tersebut melanggar hukum yang melarang personel militer aktif terlibat dalam bisnis .
Selain itu, revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada Maret 2025 memungkinkan lebih banyak perwira militer aktif menduduki jabatan sipil. Langkah ini dianggap sebagai kemunduran dari reformasi militer pasca-Orde Baru dan memicu protes dari mahasiswa serta masyarakat sipil .
2. Ketegangan Internal Pemerintahan dan Pengaruh Jokowi
Ketegangan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin meningkat. Surat dari ratusan purnawirawan militer yang menuntut penghapusan proyek Ibu Kota Nusantara dan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, mencerminkan konflik internal yang mendalam. Situasi ini memperlihatkan perpecahan antara faksi konservatif militer dan pendukung demokrasi yang diwariskan oleh Jokowi .
3. Protes Mahasiswa dan Gerakan "Indonesia Gelap"
Pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk mendanai program makan siang gratis sebesar $32 miliar memicu gelombang protes mahasiswa di berbagai kota besar. Gerakan "Indonesia Gelap" menyoroti kekhawatiran akan masa depan generasi muda dan meningkatnya peran militer dalam kehidupan sipil. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pendidikan tidak akan terdampak, ketidakpercayaan publik tetap tinggi .
4. Pembungkaman Kebebasan Pers dan Aktivis
Laporan Amnesty International menyoroti penindasan terhadap kebebasan berpendapat, termasuk penangkapan ratusan demonstran dan penggunaan spyware terhadap aktivis. Kasus intimidasi terhadap jurnalis investigatif, seperti pengiriman kepala babi dan tikus mati, menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia .
