Komunikasi Pemerintah di Era Digital: Tantangan, Kritik, dan Harapan
Di tengah pesatnya arus informasi digital, kemampuan pemerintah untuk berkomunikasi secara efektif menjadi semakin krusial. Bukan hanya soal menyampaikan kebijakan, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan, menciptakan transparansi, dan merespons kritik secara cerdas. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa komunikasi pemerintah selama 150 hari pertama masa jabatannya belum optimal. Dalam sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan, beliau berkata, "Saya yang salah sebenarnya." Pernyataan ini menjadi momen reflektif sekaligus titik awal perbaikan.
“Ceplas-Ceplos” yang Menjadi Bumerang
Gaya komunikasi para pejabat publik di era sekarang ini seringkali terbuka dan spontan, tapi kadang terlalu "ceplas-ceplos" dan tidak terukur. Hal ini bisa jadi bumerang ketika disampaikan di ruang digital, di mana segala pernyataan dapat dengan cepat tersebar, ditafsirkan ulang, dan bahkan dipelintir. Gaya komunikasi seperti ini tak jarang menyebabkan miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama saat menyangkut isu-isu sensitif atau kebijakan yang langsung berdampak ke publik.
Kesalahan dalam komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang ketidaktepatan waktu, konteks, dan platform. Di sinilah pentingnya peran tim komunikasi strategis—yang bukan hanya bertugas menyebar informasi, tapi juga memahami bagaimana narasi dibentuk dan diterima oleh masyarakat.
Masyarakat Digital: Lebih Kritis, Lebih Aktif
Kita hidup di zaman di mana masyarakat bukan hanya sebagai penerima pesan, tapi juga sebagai pembentuk opini publik. Warganet hari ini lebih kritis, responsif, dan cepat bereaksi. Komunikasi satu arah sudah tak lagi relevan. Yang dibutuhkan adalah ruang dialog terbuka yang partisipatif.
Kini, masyarakat digital memiliki peran vital dalam mendefinisikan ulang bagaimana komunikasi publik bekerja. Setiap warga bisa menjadi "komunikator", sekaligus pengkritik, bahkan "penyebar kebenaran" ketika informasi dari pemerintah dinilai tidak akurat atau tidak transparan.
Harapan ke Depan: Komunikasi yang Lebih Manusiawi dan Strategis
Langkah Prabowo yang mengakui kekurangan ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya komunikasi yang baik. Namun, pengakuan saja tidak cukup. Pemerintah perlu membangun sistem komunikasi yang lebih strategis—menggunakan data, memahami psikologi publik, dan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.
