Bangsa ini sedang dilanda krisis yang lebih dalam daripada sekadar permasalahan lingkungan atau teknis birokrasi.
F. Rahardi menulis artikel Fobia Ulat Bulu di Republik Hantu dengan gaya satir dan reflektif, menunjukkan bahwa ketakutan berlebihan terhadap ulat bulu hanyalah fobia yang merugikan diri sendiri. Ia membandingkan bagaimana generasi terdahulu justru memanfaatkan ulat sebagai sumber pangan dan aksesori bernilai, sementara masyarakat kini histeris tanpa alasan ilmiah yang kuat. Artikel ini secara cerdas mengaitkan isu kecil seperti ulat bulu dengan persoalan besar bangsa, yaitu krisis kepemimpinan dan moral. Dengan demikian, kritik yang diangkat lebih luas dari sekadar isu lingkungan.
Rahardi menyampaikan gagasannya melalui pendekatan naratif yang memadukan pengalaman pribadi, sejarah, pengetahuan ilmiah, hingga analogi religius. Ia mengawali dengan fenomena alam sederhana, lalu mengaitkannya dengan krisis sosial, politik, dan moral bangsa. Retorikanya penuh ironi, misalnya menyebut Indonesia sebagai "republik hantu" yang dipenuhi pemimpin dan rakyat yang mudah terkena fobia. Gaya ini membuat pesannya tajam sekaligus menggugah pembaca untuk berpikir kritis.
Retorikanya penuh ironi, misalnya menyebut Indonesia sebagai "republik hantu" yang dipenuhi pemimpin dan rakyat yang mudah terkena fobia.Â
Artikel ini berhasil mengangkat isu lokal yang sepele menjadi refleksi nasional tentang ketidakmampuan bangsa menghadapi persoalan serius. Kritik terhadap moralitas pemimpin yang rapuh, politik yang korup, serta masyarakat yang mudah panik menunjukkan adanya krisis rasionalitas publik. Namun, tulisan ini lebih banyak bernuansa retoris dan simbolis ketimbang analitis, sehingga solusi yang ditawarkan tidak konkret. Meski begitu, kekuatan artikel ini justru terletak pada sindiran tajamnya yang menyadarkan kita bahwa fobia kolektif, baik pada ulat bulu maupun pada politik, hanya akan merugikan bangsa sendiri. (1)
Editorial Tempo dalam artikel Sandiwara Pengusutan Pagar Laut Ilegal secara tegas mengkritisi lambannya penanganan kasus pagar laut ilegal dan menyoroti tarik ulur kewenangan antar instansi. Penulis menunjukkan bahwa lemahnya sikap pemerintah dapat merusak kepercayaan publik serta memicu konflik sosial. "Semrawutnya penanganan kasus ini akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, yang terkesan tutup mata sejak keberadaan pagar laut itu dilaporkan Mei 2023."
Penulis menyampaikan gagasan dengan gaya editorial yang lugas, kritis, dan berbasis pada investigasi lapangan. Artikel ini memperkuat argumentasinya dengan menyebutkan keterangan pejabat, dokumen yang diperoleh Tempo, serta dugaan keterlibatan kelompok usaha besar. "Penelusuran Tempo dalam dua pekan terakhir mendapatkan banyak dokumen dan keterangan masyarakat yang menguatkan dugaan bahwa pemasangan pagar laut ilegal sudah lama dirancang."
Artikel ini memperkuat argumentasinya dengan menyebutkan keterangan pejabat, dokumen yang diperoleh Tempo, serta dugaan keterlibatan kelompok usaha besar.
Artikel ini memperlihatkan bahwa hukum bisa menjadi sandiwara ketika kepentingan elit ekonomi dan politik ikut bermain. Ketidakjelasan instansi dalam menangani kasus ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan keberpihakan negara terhadap rakyat. "Lemahnya proses hukum hanya menguatkan anggapan bahwa negara telah kalah di hadapan kepentingan pengusaha yang menjadi dalang praktik ilegal tersebut." Editorial ini penting sebagai peringatan bahwa pembiaran terhadap praktik semacam itu akan menimbulkan krisis kepercayaan dan konflik sosial yang merugikan bangsa. (2)
Artikel ini mengungkap ironi sumpah anggota DPR yang hanya menjadi formalitas tanpa makna dalam praktik politik sehari-hari. Budiman Tanuredjo menyoroti bagaimana elite politik dengan mudah mengabaikan konstitusi demi kepentingan sendiri. Kritik ini relevan karena memperlihatkan lemahnya komitmen moral dalam demokrasi Indonesia. Tanpa kesetiaan pada sumpah dan etika, demokrasi berisiko hanya menjadi prosedur kosong.
