Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah suatu jenis usaha dengan skala tertentu yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Kategori UMKM dapat berbeda-beda di setiap negara, tetapi biasanya diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti jumlah karyawan, pendapatan tahunan, dan aset. Mengacu pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2017, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit.
Berikut adalah kriteria-kriteria UMKM yang diatur dalam UU No.20/2008 :
- Usaha Mikro      : Aset Maks 50 Juta dan Omzet Maks 300 Juta
- Usaha Kecil       : Aset > 50 Juta s.d 500 Juta dan Omzet > 300 Juta s.d 2,5 Miliar
- Usaha Menengah : Aset > 500 Juta s.d 10 Miliar dan Omzet > 2,5 Miliar s.d 50 Miliar
Mayoritas UMKM di Indonesia adalah Usaha Mikro dengan proporsi 98,7% dari total UMKM yang berarti sekitar lebih dari 59 juta pelaku UMKM di Indonesia adalah Usaha Mikro. Usaha Mikro rentan  untuk kalah dalam persaingan usaha karena produktifitas dan modal yang rendah. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM serta BPS, usaha Mikro hanya memiliki rata-rata omzet setahun sebesar 76 juta dan omzet maksimal 300 juta dalam setahun. Tetapi dari omzet yang tergolong kecil saja usaha Mikro dapat menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa.
Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 Triliun. Nilai yang signifikan dari suatu sektor. Fakta ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar UMKM memiliki omzet yang tidak besar, jumlah mereka yang melebihi 60 juta tetap mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa menerapkan sistem pajak yang adil pada sektor yang memiliki potensi besar ini.
Terkait pajak, dari jumlah lebih dari 60 Juta pelaku UMKM selama kurun waktu 2018-2023, hanya sekitar 2,3 juta pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP. Bahkan dari UMKM yang telah memiliki NPWP tersebut, tidak semua dari mereka yang rutin membayar pajak (Nurhidayah, 2021). Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tax ratio Indonesia tergolong rendah dari negara-negara lain karena sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB belum dikenai pajak secara optimal.
Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di mana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Realisasi Tax Ratio Indonesia dari periode 2019 sampai dengan 2023 menurut PP No 52 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- Tahun 2019 : 9,76%
- Tahun 2020 : 8,33%
- Tahun 2021 : 9,12%
- Tahun 2022 : 10,39%
- Tahun 2023 : 10,21%
Sektor UMKM memiliki karakteristik yang khas dalam menjalankan usahanya. Beberapa karakteristik UMKM menurut penulis adalah sebagai berikut:
- Mayoritas UMKM beroperasi secara informal dan tidak terdaftar di berbagai sistem.
- Banyak UMKM melakukan transaksi secara tunai karena kurangnya penggunaan sistem pembayaran elektronik serta tidak memiliki catatan keuangan yang rapi.
- Banyak pemilik UMKM tidak memiliki pengetahuan dan memiliki keterbatasan sumber daya tentang cara menghitung pajak.
Karakteristik-karakteristik tersebut membuat mereka menjadi tidak terpantau oleh otoritas pajak karena pemerintah sulit untuk mendapatkan bukti pendapatan sektor UMKM. Sektor UMKM menjadi bagian dari shadow economy dan hard to tax sector serta menimbulkan tantangan pemerintah untuk dapat membuat regulasi perpajakan yang dapat menjaring sektor UMKM berubah dari sektor informal menjadi formal dan dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
Regulasi perpajakan yang telah dibuat pemerintah untuk menjaring sektor informal khususnya sektor UMKM adalah Pajak Penghasilan Final dengan Peredaran Bruto Tertentu. Pajak ini bersifat satu tarif dan final yang dapat disetor sendiri oleh wajib pajak maupun melalui pemotongan oleh pemotong atau pemungut pajak. Pada awalnya diterbitkan pada tahun 2013 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Penerbitan aturan ini kemungkinan memiliki keterkaitan dengan perkembangan dari shadow economy di Indonesia. Selama periode 2001-2013 aktivitas shadow economy memiliki tren meningkat hampir setiap tahunnya dan peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2013. Pada PP ini pemerintah menyederhanakan sistem pajak melalui perhitungan pajak menggunakan tarif 1% dari peredaran bruto. Peredaran bruto maksimal untuk dapat dikategorikan sebagai UMKM adalah 4,8 miliar.
Simplifikasi pajak melalui PP 46/2013 ternyata memunculkan celah penghindaran pajak melalui tidak adanya batasan waktu penggunaan aturan khusus ini. Selama wajib pajak memiliki usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, mereka bisa menggunakan tarif PPh final. Skema tersebut memungkinkan pelaku usaha untuk dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya agar tetap bisa menikmati tarif pajak final 1%.
Pemerintah lalu melakukan perubahan atas pajak untuk sektor UMKM dengan mencabut PP 46/2013 dan mengganti dengan PP23/2018. Perbedaan yang signifikan antara PP 46/2013 dengan PP23/2018 adalah tarif yang turun dari 1% menjadi 0,5% dan munculnya batasan waktu penggunaan aturan ini dari semula tidak ada. Pemerintah berorientasi kepada menarik sektor informal untuk berubah menjadi sektor formal dan tercatat di sistem perpajakan dibanding mengumpulkan penerimaan pajak. Secara makro penerimaan pajak dari peraturan ini tidak signifikan terhadap keseluruhan penerimaan pajak sehingga pemerintah lebih mengutamakan partisipasi dari pelaku shadow economy yang salah satunya adalah sektor UMKM.
Perkembangan kepatuhan pajak UMKM meningkat dengan indikator naiknya jumlah Wajib Pajak UMKM yang membayar pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui regulasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan tax ratio. Upaya lain agar UMKM tertarik masuk ke dalam sistem perpajakan adalah dengan menerapkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam aturan terbaru yang diatur dalam PP55/2022. Terdapat batasan PTKP sebesar 500 juta untuk orang pribadi sehingga jika dilihat dari data UMKM yang didominasi Usaha Mikro dengan omzet rata-rata 76 juta setahun, maka pemerintah kemungkinan akan kehilangan pajak dari sektor UMKM dengan omzet dibawah 500 juta.
Tetapi pemerintah dalam upayanya meningkatkan tax ratio dari sektor informal memiliki tujuan bahwa sektor UMKM perlu pengenalan terlebih dahulu terhadap sistem pajak. Sektor UMKM perlu untuk paham bahwa kita dapat berkontribusi bagi negara melalui pajak. Jika omzet usaha masih dibawah 500 juta, setidaknya sektor UMKM yang sudah memiliki NPWP ini belajar melakukan pelaporan SPT, membuat pencatatan omzet atau bahkan melakukan pembukuan. Saat batas waktu penggunaan PP55/2022 sudah habis, mereka sudah siap menggunakan tarif pajak normal yang membutuhkan pembukuan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini dalam jangka panjang akan meningkatkan tax ratio.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan tax ratio juga dapat menyasar bagian dari UMKM yaitu sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia selama tahun 2018-2021 rata-rata menunjukkan kenaikan sumbangannya. Di Indonesia, sektor pertanian dibagi 2 menjadi sektor perkebunan besar milik negara atau swasta dan produksi petani kecil. Dari hasil Sensus Pertanian BPS diketahui bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah 26.135.469 unit; diantaranya ada 0.016% atau sekitar 4200 unit yang sudah berbadan hukum.
Meskipun menjadi sektor terbesar ketiga penyumbang PDB, tetapi kontribusi pajak dari sektor pertanian tidak demikian. Dari 8 sektor usaha yang berkontribusi terbesar dalam penerimaan pajak, tidak ada sektor pertanian didalamnya. Penghasilan petani dapat dikenakan pajak menurut PP55/2022 atau tarif PPh Pasal 17. Aturan yang sudah ada masih kurang mengajak petani untuk memiliki NPWP sehingga perlu dibuat aturan khusus. Pemerintah harus menyederhanakan sistem perpajakan untuk petani, dengan mempermudah proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak.
Perlu aturan khusus untuk petani yang bertarif lebih kecil dari PP55/2022. Manfaat langsung juga harus tersedia, misalnya petani yang memiliki NPWP dapat mengikuti berbagai program pemerintah yang memberikan bantuan dan subsidi. Aturan perpajakan untuk petani harus berorientasi dalam menjaga keberlangsungan usahanya, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak.
Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai sektor usaha dalam UMKM untuk menentukan tingkat tarif pajak yang sesuai, karena penggunaan tarif tunggal dapat menyebabkan ketidakadilan. Penentuan tarif pajak yang sesuai dengan sektor usaha akan menciptakan keadilan karena menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan masing-masing sektor usaha.
Sektor UMKM saat ini mulai merambah ke platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dll. Â Marketplace dapat menjadi mitra pemerintah untuk melakukan pemajakan terhadap sektor UMKM melalui sistem withholding tax. Withholding tax adalah pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah. Berbagai kebijakan dapat diterapkan seperti mewajibkan toko untuk memiliki NPWP, wajib mengunggah bukti lapor SPT Tahunan, dan marketplace melakukan pemotongan PPh atas omzet dari toko. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemajakan pada sektor informal seperti sektor UMKM.
Melalui tulisan ini penulis ingin mengingatkan kepada sektor informal khususnya UMKM bahwa UMKM memegang peranan krusial dalam perekonomian. Negara membutuhkan pajak untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif berbagai pihak termasuk UMKM untuk turut serta membangun bangsa melalui pembayaran pajak. Bagi pemerintah, melalui kebijakan yang adil, sederhana, dan memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM, pemerintah dapat menciptakan sistem pajak yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan tax ratio dapat tercapai dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
