Program Makan Siang Gratis Sudah Bisa Dimulai Sekarang

Tiap kali ibadah shalat Jum'at di masjid berakhir, ada fenomena baru yang menarik untuk dicermati, jika pada waktu dulu, para jemaah masih khusyuk berdzikir seusai shalat.

Namun, kini berganti menjadi 'Berkah Jum'at War' alias saling berebutan nasi kotak gratis yang dibagikan tiap berakhirnya shalat Jumat, utamanya dilakukan jemaah kalangan remaja dan anak-anak.

Tradisi ini sebenarnya sangat bagus, yaitu semangat berbagi antar sesama jemaah, saya pun secara pribadi tak mempermasalahkan kebiasaan rebutan 'berkah jum'at' di kalangan remaja dan anak-anak, karena itu kembali ke manajamen masjid yang bisa mengkondisikan pembagian tidak menjadi chaos.

Tradisi berbagi makan siang gratis setiap hari Jum'at di kalangan kaum muslim, pada beberapa tahun terakhir memang cukup menarik untuk dicermati, dan menjadi lebih menarik.

Jika dalam salah satu kampanye paslon Capres-Cawapres, Prabowo-Gibran yaitu program 'makan siang gratis' bagi pelajar dan ibu hamil pada kontestasi pemilu kali ini mendapat perhatian cukup luas di masyarakat. 

Penulis berpendapat, ada kesamaan napas antara tradisi berbagi makanan tiap hari Jum'at Berkah dengan program 'makan siang gratis'.

Pada artikel kali ini, saya akan mengkaji bahwa sebenarnya dari usaha swadaya masyarakat pun bisa mengadakan kegiatan berbagi makanan secara massal, tanpa harus melibatkan kontribusi Pemerintah lewat anggaran negara yang cukup besar, dan kegiatan 'berkah Jum'at' adalah salah satu 'prototype' yang bisa menjadi salah satu contohnya.

Upaya kegiatan swadaya masyarakat dalam mengadakan program makan siang gratis sebenarnya sudah cukup jamak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, kebanyakan sifatnya masih lokal dan belum menjadi kegiatan yang sifatnya regional atau nasional. Di kampung saya, ada warung yang mengadakan makan siang gratis, yang lauk pauknya disediakan secara sukarela oleh warga setempat, dan saya yakin di tempat para pembaca pun juga sudah banyak kegiatan yang seperti ini.

Ketika saya mendengar janji kampanye dari paslon Prabowo-Gibran tentang 'makan siang gratis bagi pelajar', maka yang muncul di benak saya, adalah sudah pasti dana yang dibutuhkan sangat-sangat super besar, dan benar adanya, mereka pun membuat estimasi dana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkannya adalah sebesar 450 trilliun Rupiah. 

Memang hal tersebut adalah suatu niat baik untuk memperbaiki gizi anak bangsa, hanya penganggaran dan pengalokasian dana sebesar itu tentunya tidak mudah untuk diterapkan di lapangan.

Apalagi dari penjelasan dari para timsesnya, dananya diupayakan dari penyesuaian pemangkasan subsidi BBM dan menaikkan rasio pajak, artinya harga BBM akan dinaikkan lagi dan pajak-pajak strategis akan dinaikkan rasionya.

Tntunya hal ini menjadi anomali bagi program makan siang gratis. Bahkan dari pihak mereka memperikirakan penerapan program makan siang baru bisa dimplementasikan secara menyeluruh yaitu pada tahun 2029. 

Hal ini bisa dimaklumi, karena tentunya perlu kajian yang tak bisa sebentar untuk diterapkan, seperti kualitas makanan, pengadaan susu, sistem supply chain dan beragam kompleksitasnya penerapannya.

Karena menurut pendapat saya, walau program makan siang gratis bagi pelajar adalah hal yang sangat positif, tetapi saya rasa secara sistem, pemerintah  belum siap untuk melaksanakan program tersebut.

Belajar dari kasus program Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang mencapai anggaran 1,2 triliun pada tahun 2023, dimana banyak terjadi kasus laporan yaitu  kualitas makanan yang diberikan jauh di bawah standar layak.

Bahkan hingga Presiden Joko Widodo mengkritik habis bahwa anggaran tersebut hampir dihabiskan sebagian besarnya untuk rapat koordinasi, dan hanya menyisakan sedikit untuk 'goal' utamanya yaitu pemberian asupan tambahan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, sebagai upaya mencegah wasting dan stunting.

Kebanyakan negara-negara yang sudah menerapkan program makan siang gratis bagi pelajar, hampir dominan dibantu program-program NGO atau pihak swasta. 

Anda bisa bayangkan ada sekitar 53 juta pelajar dan 4,8 juta Ibu hamil (BPS:2022) yang harus di-manage makan siangnya setiap hari, sudah pasti amat berat jika beban tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sendirian.

Sebenarnya, hanya sebagai saran saja, belajar dari  'berkah Jum'at', dari  masyarakat sebetulnya bisa melakukan kegiatan swadaya berbagi makan siang gratis pelajar secara massif, tanpa harus merepotkan Pemerintah dalam hal pemenuhan gizi.

Tugas pemerintah yang terpenting adalah menjaga inflasi harga pangan selalu terkendali, seperti harga beras dan sembako lainnya . Berikut kiranya, beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan swadaya berbagi makan gratis.

Koordinasi Pengurus Tempat Ibadah

Ilustrasi Siswa Makan Siang (sumber : Sumselku.com)

Departemen Agama dengan jaringan penyelenggaran tempat ibadah di bawahnya seperti ketakmiran masjid, pengurus gereja dan lainnya dapat membuat kesepakatan bersama bahwa sebagian dana dari jemaahnya seperti infak sedekah atau sumbangan, dapat dipergunakan untuk pembiayaan makan siang gratis di sekolah-sekolah.

Semisal ada satu tempat ibadah, seperti masjid mempunyai dana yang cukup lebih dari infaq, maka sebagiannya bisa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan makan siang gratis pada sekolah-sekolah negeri di dekat area masjid. 

Tentunya kegiatan seperti ini selaras dengan nafas dari ejawantah keberadaan tempat ibadah, dimana kebermanfaatannya tidak hanya untuk ibadah ritual saja, tetapi juga mampu memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti program makan gratis bagi pelajar, dengan demikian berkah makan siang gratis dari masjid dapat selalu diterima setiap hari, tidak hanya pada hari jumat saja.

Departemen Agama pada tahun 2020 memperkirakan ada sekitar 740.000 masjid, dimana 554.000 diantaranya sudah terdaftar. Bayangkan saja, jika sekitar 500ribuan masjid dapat saling berkoordinasi mengumpulkan dana jemaah untuk pembiayaan pemenuhan makan siang gratis di sekolah-sekolah. 

Secara hitung-hitungan kasar, mungkin belum bisa memenuhi anggaran sebesar 450 trilliun,  tetapi paling tidak bisa membantu bagi sekolah-sekolah negeri yang dirasakan banyak siswa yang kurang mampu.

Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional

Banyak mungkin publik yang belum mengetahui tentang kiprah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita di berbagai puskesmas pada setiap daerah. 

Belum diketahui pasti berapa anggaran yang disalurkan Baznas untuk program PMT secara nasional, hanya saja Baznas untuk tiap propinsi selalu menganggarkan dananya untuk program PMT, tiap daerah bervariasi jumlahnya, rata-rata berkisar antara ratusan juta setiap provinsi.

Diharapkan kedepannya, mungkin Departemen Agama dan Departemen Kesehatan dapat berkoordinasi untuk mendorong peran Baznas agar juga bisa berkontribusi untuk membantu pemenuhan gizi peserta didik sekolah pada program makan siang gratis, mengingat keberhasilan Baznas dalam program PMT-nya.

CSR Perusahaan Swasta dan BUMN

Jika selama ini program-program CSR baik perusahaan besar swasta maupun perusahaan BUMN seringnya berkisar bantuan yang bersifat pembangunan fisik.

Maka kedepannya perlu ditinjau untuk juga didorong  dalam program pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan pelajar, sebagai bentuk melawan wasting dan stunting pada tumbuh kembang anak bangsa.

Dalam hal ini, Kementrian BUMN dan Kadin dapat berkolaborasi dalam menyusun road map bersama tentang CSR yang berfokus pada program PMT dan Makan Siang Gratis untuk pelajar. 

Saya rasa tentunya selaras untuk tujuan jangka panjang bangsa ini, yaitu membangun generasi bangsa ini menjadi tangguh dalam hal pemenuhan gizi, sehingga dampaknya kita tidak hanya mendapatkan surplus demografis penduduk siap kerja saja, namun juga memiliki SDM tangguh yang diperlukan dalam industri.

Kebanyakan negara-negara yang sudah menerapkan program makan siang gratis bagi pelajarnya, sebagian dananya dipenuhi oleh NGO atau perusahaan swasta sebagai bagian program CSRnya. 

Bisa dikatakan dana CSR perusahaan swasta dan BUMN dimungkinkan sangat besar jumlahnya untuk program PMT serta Makan Siang Gratis bagi pelajar, maka dari itu Kementrian BUMN dan Kadin dapat mendorong perusahaan-perusaahan di bawah naungannya untuk gencar menambah anggaran CSRnya untuk program pemenuhan gizi anak bangsa.

Kerjasama Tripatrit Puskesmas , Dinas Pendidikan dan Pelaku UMKM Kuliner

Tonggak utama atau garda terdepan keberhasilan program PMT dan makan siang gratis bagi pelajar adalah Puskesmas, Dinas Pendidikan dan Pelaku UMKM Kuliner, dikarenakan ketiganya menyajikan data kongkrit hilirisasi tentang sasaran yang hendak dituju.

Maka dari itu, perlu ada koordinasi dari Dinas Kesehatan untuk mendorong Puskesmas masing-masing daerah menyajikan data pemenuhan gizi apa saja yang diperlukan pada daerah wilayah kerjanya.

Kemudian dari Dinas Pendidikan juga menyajikan data obyek peserta didik tepat sasaran untuk program makan siang di setiap wilayah kerjanya, lalu dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengkonsolidasikan para pelaku usaha UMKM bidang kuliner di wilayah kerjanya yang layak dan sanggup untuk mensukseskan program ini.

Agar tidak terlalu banyak rapat koordinasi di berbagai tingkatan birokarasi, pihak pemerintah pusat cukup memberi intruksi langsung saja kepada setiap Puskesmas tiap kecamatan.

Dinas Pendidikan setiap kabupaten serta Dinas Koperasi dan UMKM  secara bersama-sama untuk menyajikan database lengkap tentang sasaran program PMT ibu hamil, ibu menyusui, balita dan Makan Siang Gratis Pelajar, yang mana database ini dapat dipergunakan oleh para stakeholder yang hendak berkontribusi pada program ini seperti Ketakmiran Masjid, Komunitas Penggiat Kegiatan Sosial, Baznas, CSR Perusahaan Swasta / BUMN dan lain-lain.

Dengan dilatarbelakangi sifat asli karakter bangsa Nusantara yang suka gotong-royong serta dermawan, saya rasa program ini sebenarnya mampu dilaksanakan swadaya oleh masyarakat sebagaimana saya jelaskan dalam artikel ini, dikarenakan menurut hemat saya, Pemerintah sendiri tentunya cukup sulit untuk melaksanakannya baik secara anggaran maupun pelaksanaannya. 

Tugas utama dari pemerintah adalah menjaga inflasi harga bahan pangan dan mengupayakan dinas-dinas terkait untuk menyajikan data konkrit tepat sasaran bagi program ini serta mendorong stakeholder yang hendak berkontribusi dalam program ini untuk dapat menggunakan data informasi tersebut. Jika semua pihak stakeholder dapat berkoordinasi dengan baik, maka dana sebesar 450 trilliun.

Saya rasa dapat tercapai, tanpa harus menggunakan dana APBN, semua itu kembali lagi kepada kita sebagai orang tua yang ingin menyaksikan para anak bangsa bertumbuh kembang dengan sehat, kuat dan tangguh di masa depan. Semoga Bermanfaat.