[caption caption="Suatu senja di teluk Donggala, Sulawesi Tengah/sasgart"][/caption]
Dalam acara Chief Editor Meeting di Jakarta beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kerugian negara karena tindak pencurian ikan dan beragam tindak pidana lainnya bisa mencapai angka tiga ribu triliun. Padahal menurutya dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur sektor kelautan dan perikanan yang kondisinya saat ini masih memprihatinkan. Kondisi ini tentu menjadi ironi mengingat sektor perikanan di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas laut sekira 5,8 juta km2, 17.499 pulau dan garis pantai sepanjang 80.791 km. Lebih dari setengah luas laut tersebut merupakan Daerah Perairan Pantai (DPP) yang memiliki potensi besar karena 70 persen sumber daya ikan berada di area ini (Bappenas, 2010). Dengan data seperti ini, maka potensi wilayah kelautan dan perikanan Indonesia seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Namun ironisnya, data Kementrian Kelautan dan Perikanan (2013) menunjukkan bahwa potensi ekonomi kelautan dan perikanan di Indonesia menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional senilai 8.241.864,30 juta rupiah atau hanya sekitar 3,10 persen dari total PDB nasional.
Potret buruk tersebut nyatanya tidak saja terjadi di level nasional, tapi lebih-lebih juga banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah maritim dimana potensi kelautan dan perikanan menyimpan potensi yang luar biasa. Salah satu wilayah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar adalah Kabupaten Donggala yang berada di Selat Makassar. Dalam peta maritim nasional, kawasan ini masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 bersama dengan Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Penetapan WPP ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan peta ini Donggala semestinya termasuk daerah surplus ikan dengan kontribusi sangat signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meskipun nyatanya tidaklah demikian.
Kasus Donggala
Awal Mei 2015 saya berkesempatan menyusuri pantai barat Sulawesi, termasuk di sekitar Selat Makassar, antara Teluk Palu hingga Teluk Donggala. Beberapa bulan sebelumnya, Yayasan Interseksi, tempat saya bekerja telah melakukan penelitian di Kabupaten Donggala. Tema utama penelitian kami sebenarnya lebih fokus ke soal kewarganegaraan (citizenship) dan dinamika politik lokal, namun peneliti Interseksi yang bertugas di Donggala, Riefky Bagas Prastowo menemukan “data sampingan” yang tidak kalah menarik dari wacana politik lokal, yaitu soal kelautan dan perikanan Donggala yang penuh ironi.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa panjang pesisir pantai Kabupaten Donggala adalah 414 km dengan 15 pulau kecil yang berada di sekitarnya. Sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala 2014-2019, menunjukkan bahwa potensi perikanan tangkap yang dapat dicapai adalah sekitar 99.100,8 ton/tahun. Subsektor perikanan, yang termasuk ke dalam sektor pertanian, hanya memberikan kontribusi kecil bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Donggala. Pada tahun 2008, subsektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 174.547 juta rupiah atau 6,24% dari keseluruhan PDRB Donggala. Jumlah ini meningkat pada tahun 2012 yang mencapai 336.882 juta rupiah atau 6,43% dari keseluruhan PDRB Donggala (BPS Kabupaten Donggala, 2013). Meskipun Donggala memiliki potensi lestari perikanan yang besar, produksi perikanan di Kabupaten Donggala hanya sebesar 18.889,9 ton pada tahun 2012. Jumlah ini bahkan menurun secara drastis karena pada tahun sebelumnya, produksi perikanan di Donggala mencapai 37.865,7 ton. Jika dikalkulasikan, produktivitas dari sektor kelautan yang sangat potensial di Donggala baru terserap sekitar 19 persen saja. Inilah salah satu potret ironi sebuah wilayah di negeri maritim. Meskipun potensi kelautan dan perikanan sungguh sangat menjanjikan, namun nyatanya belum mampu dimanfaatkan secara optimal.
Menurut catatan BPS Kabupaten Donggala (2013) terdapat 9.507 rumah tangga perikanan yang memiliki mata pencaharian dari sektor perikanan laut di Donggala. Berdasarkan kategori usaha perikanan laut, sebagian besar nelayan di Donggala menggunakan perahu tak bermotor. Sedangkan rumah tangga perikanan yang menggunakan perahu motor tempel dan kapal motor berjumlah 2.993. Gambaran ini menunjukkan bahwa nelayan di Donggala masih belum bisa terpenuhi kesejahteraannya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya nelayan yang tidak memiliki kapal atau masih menggunakan kapal tak bermotor. Makna lain dari data tersebut adalah sebagian besar nelayan di Donggala masih bergerak dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Potret nelayan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi kelautan di Donggala belum terserap secara maksimal. Hal ini disebabkan antara karena kondisi nelayan Donggala belum berdaya.
Memberdayakan Nelayan, Memberdayakan Warga
Disadari bahwa salah satu hal yang membuat sektor perikanan di Donggala kurang berkembang adalah kondisi nelayan yang belum berdaya. Untuk itu, warga terutama kelompok nelayan perlu diberdayakan. Nelayan dan warga lainnya harus dilibatkan mulai dari perumusan program, pelaksanaan program hingga ke pengawasannya. Forum-forum di tingkat lokal seperti Musrenbang dan dengar pendapat perlu diintensifkan supaya pemerintah mengetahui dan memahami masalah apa saja yang dihadapi nelayan dan warga Donggala pada umumnya. Partisipasi warga tentu diperlukan dalam pengembangan industri perikanan di Donggala. Keterlibatan warga dalam sektor perikanan tidak saja dalam proses pemasaran produk perikanan, tetapi juga dalam memberi nilai tambah melalui diversifikasi produk perikanan.
