Dalam mencari sosok pemimpin wilayah yang baik, memang selayaknya tidak mengenal adanya kata kompromi, baik yang dilakukan lewat lobby-lobby 'lewat pintu belakang', atau dengan memanfaatkan kedekatan hubungan (baik hubungan pribadi maupun kekeluargaan) dengan pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan.
Adanya integritas, kapabilitas, serta nilai kompetensi seorang calon pemimpin wilayah, harus menjadi syarat utama dalam menunjuk dan menetapkan seseorang sebagai pejabat.
Bagaimana kita bisa melihat adanya kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah kelurahan apabila para lurah tidak menjalankan peran serta fungsi tugasnya dengan penuh dedikasi dan semangat penuh pengabdian kepada warga masyarakat yang dipimpinnya?
Setiap lurah di Jakarta seharusnya memiliki budaya malu apabila banyak warga di wilayah penugasannya yang tidak mengenali diri mereka sebagai lurah yang sedang menjabat. Malu, karena tidak memiliki hasil kerja nyata yang bisa membuat perhatian warga tertuju kepada mereka sebagai pemimpin.
Lurah seharusnya meluangkan waktu beberapa jam dalam sehari untuk mengunjungi warga yang dipimpinnya, atau untuk menerima kehadiran warga di ruang kerjanya. Mereka harus dapat dengan mudah ditemui warga, sebagai wujud kepedulian dan kedekatan seorang pemimpin terhadap warga yang diayominya.
Waktu yang dimiliki seorang lurah, sebaiknya jangan hanya dihabiskan untuk menghadiri rapat demi rapat yang belum tentu membawa kebaikkan bagi wilayah serta warga yang dipimpinnya. Lurah sebaiknya lebih mendekatkan diri pada masyarakat yang dipimpinnya agar mengetahui apa saja persoalan-persoalan yang membelenggu sehingga dapat dicari jalan keluar/solusi pemecahan masalahnya.
Rapat yang dihadiri seorang lurah sebaiknya juga merupakan kegiatan pertemuan dengan warga, yang membahas tentang berbagai program kerja. Warga perlu tahu, hal-hal apa saja agenda kerja lurah yang diproyeksikan untuk membawa kebaikkan bagi wilayah dan warga masyarakat yang dipimpinnya, bukan untuk menghadiri rapat yang akan membawa 'kebaikkan' pada pundi-pundi kekayaan pribadi para lurah.
Jika lurah mampu membuat banyak pengusaha berinvestasi di wilayahnya, maka ada baiknya pula kalau para lurah memiliki 'nilai tawar' untuk bisa mendesak para pengusaha agar dapat mengeluarkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan kualitas hidup warga masyarakat di wilayah tempat pengusaha itu menjalankan kegiatan usahanya.
Dalam hal ini, seorang lurah harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan, bukan mudah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menarik keuntungan dengan memanfaatkan kedekatan hubungan dengan lurah.
Selain dari pada itu, harus pula ada komitmen dari para lurah di Jakarta untuk dapat menampilkan sosok pemimpin yang agresif dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, bukan malah agresif untuk memperkaya diri sendiri.
Citra lurah yang ada sekarang memang harus dirubah. Lurah jangan lebih banyak bekerja di belakang meja. Ada baiknya pula kalau seorang lurah tidak mengembangkan serta menonjolkan budaya patriarki. Lurah adalah abdi masyarakat, bukan masyarakat yang mengabdi pada lurah.