Baru-baru ini media sosial X dihebohkan dengan cuitan warganet yang juga merupakan seorang influencer yang mengeluh soal pelayanan insitutsi pemerintah Bea Cukai karena barangnya ditahan. Kemudian permasalahan-permasalahan lain yang berhubungan dengan insitusi tersebut mulai banyak mencuat ke permukaan karena permasalahan yang menjadi viral tersebut.
Salah satunya adalah bantuan alat belajar untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dari Korea Selatan yang ternyata sudah tertahan selama 2 tahun di Bea Cukai. Banyak warganet yang geram dan akhirnya banyak dari mereka yang menceritakan berbagai macam pengalaman tidak menyenangkan dengan institusi tersebut.
Namun, yang paling mengejutkan dan mengherankan dari permasalahan ini adalah respon pihak institusi terkait yang tanpa ada sedikit pun tersirat kata "maaf" sebagai bentuk respon awal dalam menyikapi permsalahan tersebut.
Justru pihak yang merasa dirugikan dianggap sebagai pihak yang "tidak mengerti" peraturan sehingga akhirnya permasalahan ini bisa terjadi. Belum lagi sikap yang ditunjukan oleh pihak institusi tersebut yang menurut warganet dianggap tidak mencerminkan sebagai pelayan masyarakat, terlebih dalam hal ini ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanannya.
Selain itu, berbagai macam klarifikasi yang dilakukan oleh institusi tersebut seolah semakin membuat mereka jauh dan tidak ada sedikit pun niat untuk meminta maaf. Banyak warganet yang menyangkan hal tersebut karena institusi tersebut terlalu defensive dan khususnya tidak adanya kata "maaf" dalam permasalahan ini.
Seperti apa yang kita pelajari pada "The Art of the Political Apology", ternyata teori tentang bagiamana seorang yang ada di dalam politik atau pemerintahan yang menghindari kesalahan dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan dengan cara "menyalahkan" pihak yang dirugikan tersebut ternyata sudah bukan menjadi sebuah teori belaka.
Ini juga bukti bahwa pemerintah kita masih belum mengerti caranya "meminta maaf" kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Jika pemerintah merasa benar dan masyarakat salah, tentu tidak menjadi sebuah masalah bagi pemerintah untuk meminta maaf terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi untuk meluruskannya.
Apalagi jika dalam hal ini pemerintah yang salah, maka sudah sepatutnya pemerintah mengucapkan kata "maaf" untuk mengakui kesalahan tersebut. Tidak hanya kata maaf saja, tetapi dengan tulus "menyesal" yang secara pribadi benar-benar mengakuinya dan meminta maaf secara tulus terkait ketidakpuasan masyarakat tersebut.
Sepertinya sudah saatnya cara bernegara seperti ini mulai membudaya di Indonesia. Kita terkenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi tata krama, maka budaya meminta maaf sudah sepatutnya ditanamkan tidak hanya di dalam diri pribadi saja tetapi dalam sebuah sistem pemerintahan juga.
Sehingga dalam hal ini pemerintah bisa lebih mengerti tentang apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena ketika pemerintah mau mengakui kesalahannya, maka disini pemerintah akan tau letak kesalahan dari kebijakannya.Â
Dan ketika pemerintah bisa meminta maaf dan menyesali kesalahannya, maka pemerintah setidaknya secara pribadi memiliki keinginan untuk memperbaiki kesalahan tersebut demi membangun negeri ini dengan lebih baik lagi dari sebelumnya.
