Mohon tunggu...
Santiswari
Santiswari Mohon Tunggu... Blogger

Bukit tinggi kota idaman

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Dikuasai Selama Puluhan Tahun, PT KAI Daop I Jakarta Tertibkan Aset di Jalan Gondangdia

23 Agustus 2019   12:56 Diperbarui: 23 Agustus 2019   13:10 0 0 1 Mohon Tunggu...
Dikuasai Selama Puluhan Tahun, PT KAI Daop I Jakarta Tertibkan Aset di Jalan Gondangdia
PT KAI (Persero) Daop I Jakarta bersiap menertibakan aset di Jalan Gondangdia (foto: istimewa)

PT KAI (Persero) Daop I Jakarta menertibkan aset perusahaan yang terletak di Jalan Gondangdia Kecil No 17 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (16/08) lalu. Penertiban tersebut dilakukan karena penyewa lahan tidak memenuhi kewajibannya dan malah menyangkal alas hak milik PT KAI yakni Grondkaart No 10 tahun 1870 atas aset berupa lahan seluas 651 meter persegi


Pada tahun 1951 silam, seorang pegawai Djawatan Kereta Api menjual sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah milik Djawatan Kereta Api (PT KAI) kepada seorang pedagang dan istrinya yang bernama Nyonya Noerdjannah. Sebelumnya, pegawai tersebut telah mengajukan surat permintaan izin untuk mendirikan rumah tinggal pada tahun 1950. Selanjutnya terjadilah perjanjian sewa-menyewa lahan antara Nyonya Noerdjannah dan Perusahaan Negara Kereta Api dengan luas lahan 651 meter persegi dan jangka waktu sewa selama empat tahun empat bulan, terhitung dari bulan September-Desember 1974.

Pada tahun 1997 terbitlah akta hibah dari Ny. Noerdjannah yang menghibahkan serta menyerahkan rumah yang asalnya disewa dari Perusahaan Jawatan Kereta Api kepada anaknya yakni Anis Alwainy.

Selanjutnya pada tahun 2004, pengusahaan aset Daop I Jakarta telah mengundang Dr. Azizah yang merupakan anak dari Ny. Noerdjannah dan kakak dari Anis Alwainy untuk hadir dalam rapat pembahasan pemanfaatan tanah tersebut. Dari rapat tersebut diperoleh hasil dimana Dr. Azizah mengajukan permohonan sewa tanah PT KAI untuk jangka waktu selama 20 tahun.

Total tarif sewa yang harus dibayarkan oleh Dr. Azizah terhitung tanggal 1 Januari 2009 - 10 November 2014 serta masa sewa terhitung tanggal 11 November 2014 - 10 November 2015 sebesar Rp 965.853.586,00. Nilai tersebut kemudian ditawar oleh pihak Dr. Azizah menjadi Rp 355.000.000,00.

Penawaran tersebut ditolak oleh pihak PT KAI dan Dr. Azizah kemudian menandatangani surat pernyataan dengan dua poin utama. Pertama ia bersedia membantu pensertifikatan aset tanah atas nama PT KAI dan bersedia menyerahkan kembali aset tersebut apabila akan digunakan oleh PT KAI.

Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Dr. Azizah sepakat menandatangani perjanjian sewa aset dengan ketentuan jangka waktu sewa selama satu tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 dengan nilai kontrak Rp 110.909.091. Ketentuan kedua adalah ia sepakat akan membayar tarif masa pemanfaatan mulai 1 Januari 2009 - 31 Desember 2015 dengan total nilai Rp 441.909.470.

Namun Dr. Azizah ternyata tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat sehingga pada Januari 2016 PT KAI Daop 1 Jakarta mengirimkan Surat Peringatan ke-1 yang menyatakan agar ia segera membayarkan sewa. Sayangnya surat tersebut tidak direspon oleh yang bersangkutan sehingga terbitlah SP 2 dan SP 3.

Pada Mei 2016, Dr. Azizah membuat surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan kepada Anis Alwainy dan ia bukanlah pemilik tanah serta bangunan tersebut. Dalam suratnya juga disebutkan bahwa surat-surat yang mengatasnamakan Dr.azizah terhadap tanah dan bangunan di jalan Gondangdia Kecil No 17 tidak memiliki kekuatan hukum untuk digunakan mengatasnamakan ataupun mewakili kepentingan pemilik tanah dan bangunan tersebut.

Parahnya lagi pihak Anis Alwainy mempertanyakan alas hak PT KAI berupa Grondkaart dan menganggap bahwa alas hak tersebut tidak sah. Ia juga tidak mau membayar uang sewa sebelum PT KAI menunjukkan alas hak berupa sertifikat.

Tak kunjung mendapat solusi, akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan sesuai aturan yang berlaku di lingkungan PT KAI yaitu dengan melakukan penertiban.

Pada dasarnya PT KAI telah memberikan banyak keringanan kepada yang bersangkutan. Selain itu banyak bukti kuat yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah aset milik PT KAI seperti Grondkaart No 10 tahun 1870 serta perjanjian kontrak sewa antara PT KAI dengan penghuni sebelumnya. Pihak Anis Alwainy juga tidak memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk apapun sehingga sudah jelas siapa pemilik sah lahan tersebut. Dalam surat hibah dari Ny. Noerdjannah pun disebutkan hanya bangunan saja yang diserahkan kepada Anis, bukan hak kepemilikan atas tanah yang sejak awal disewa dari PT KAI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 1997 pasal 24 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menguasai tanah lebih dari 20 tahun tidak serta merta dapat menjadikan tanah tersebut sebagai hak miliknya. Hal ini harus dibuktikan dengan tiga hal, pertama apakah benar dia sebagai pemilik asli terdahulu, apakah pemilik mempunyai alat bukti tertulis dan apakah tidak dipermasalahkan oleh pihak lain.

Dari penjabaran diatas, Anis Alwainy terbukti tidak memenuhi tiga hal tersebut. Ia tidak memiliki dan tidak mampu menunjukkan alat bukti tertulis dan hal ini menjadi masalah bagi PT KAI selaku pihak yang dirugikan. Penertiban tersebut dilakukan demi menyelamatkan aset negara dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan penertiban tersebut juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x