Nah Loh, Adian tantang Fadli Zon Uji Nyali

TIDAK ada makan siang gratis, itu istilah yang kerap kita dengar dalam kehidupan bersosial sekarang. Artinya, apapun yang kita atau pihak manapun lalukan selalu ada harga yang harus dibayar. Istilah kerennya mungkin take and give harus seimbang. 

Rupanya hal itu berlaku bagi para relawan Jokowi yang tergabung dalam Projo. Mereka yang merasa punya andil terpilihnya mantan Walikota Solo tersebut menjadi Presiden RI ujung-ujungnya meminta imbalan. 

Seperti ramai diberitakan media mainstream belum lama ini, Projo menuntut kursi jabatan yang ada di Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gayung bersambut. Sepertinya tuntutan ini diamini Menteri BUMN, Erick Tohir. 

Orang nomor satu di kementerian perusahaan milik negara tersebut, kembali mengangkat beberapa relawan Jokowi menjadi komisaris BUMN. Diantaranya adalah Kristia Budiyarto alias Kang Dede. Namun, rupanya pengangkatan tersebut akhirnya menuai banyak polemik. 

Polemik itu terjadi karena muncul dugaan dari sejumlah kalangan bahwa Menteri BUMN sengaja bagi-bagi kue jabatan untuk orang-orang yang sebelumnya mendukung Jokowi memenangkan Pilpres. 

Sebagaimana diketahui, salah satu pihak yang sangat vokal adanya pengangkatan relawan Jokowi di jajaran direksi perusahaan pelat merah tersebut adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. 

Melalui cuitan di akun twitter milik pribadi, mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014 - 2019 tersebut menulis pernyataan menohok.  

"Ayo siapa lg yg belum dpt jatah komisaris BUMN?," tulis Fadli Zon

Mudah ditebak, maksud cuitan Fadli Zon ini tentu bukan karena setuju dengan cukup banyak relawan Jokowi yang diberi jabatan di Kementrian BUMN. Cuitan itu jelas merupakan bentuk kritik halus atau satire. Dalam istilah sunda, cuitan Fadli ini disebut nyungkun---mempersilahkan dengan maksud mengejek karena dianggap tamak. 

Kali ini sindiran Fadli Zon memang tak bisa dipersalahkan, sebab pemberian kue jabatan terhadap relawan Jokowi (Projo) memang pernah diberikan sebelumnya. Namun, sepertinya kue jabatan yang diberikan tersebut masih terasa kurang memuaskan, makanya Projo kembali menuntut. 

Mungkin, sepintas tuntutan Projo ini terasa wajar. Toh, mereka telah memberikan yang terbaik buat kesuksesan Jokowi. Akan tetapi, rasanya tuntutan dimaksud tidak mencerminkan prilaku relawan sejati. 

Harusnya jika mereka mengaku sebagai relawan, tidak harus memiliki keinginan balas budi alias tanpa pamrih. Yang selalu bicara pamrih biasanya hanya dilakukan oleh para politisi. Kata "Relawan" sudah tidak tepat lagi disematkan pada mereka. 

Nah, kembali pada Fadli Zon yang menyindir Erick Tohir dan Projo, rupanya cukup menggelitik politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. 

Mantan aktivis 1998 ini menyebut bahwa pengangkatan dan penempatan sejumlah relawan Jokowi di Kementrian BUMN bukan sebagai bentuk balas budi. Kehadiran mereka memang diperlukan untuk memastikan program, ide dan target Presiden terjaga dan berjalan baik. 

Hal tersebut, menurut Adian tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang membawa gerbongnya untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu di kementriannya. 

"Mirip seperti Prabowo lah, yang mengangkat beberapa pendukungnya, seperti yang pernah tergabung Tim Mawar untuk membantunya dalam Kementerian Pertahanan. Pelibatan pendukung Prabowo di kementerian itu tentu dengan harapan program, ide dan target Prabowo sebagai menteri dapat berjalan dan tercapai," ujar Adian, Ahad (8/10).---Merdeka.com 

Dalam kesempatan itu, Adian malah mengajak Fadli Zon uji nyali untuk objektip dan juga mengkritik Prabowo. Kalau tidak berani, mestinya Fadli tidak berisik saat relawan Jokowi mengisi pos BUMN.

Masih dikutip dari Merdeka.com, Adian menilai, tidak salah pendukung Jokowi meminta posisi di BUMN. Menurutnya, hal itu sebagai keharusan untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Lagi pula, menurutnya yang diberi jabatan itu telah dianggap memenuhi kriteria. Misal profesionalitas. 

Tinggal kita tunggu, apakah Fadli Zon berani menerima tantangan uji nyali dari Adian atau malah jiper duluan. Memang, semestinya Fadli bersikap ksatria dengan melancarkan kritik ke pihak mana saja termasuk internal partainya sendiri, jika memang dianggap salah. 

Namun demikian, merujuk pada pernyataan Adian Napitupulu, jujur secara pribadi saya merasa ngeri-ngeri sedap. Demi memenuhi hasrat kepentingannya masing-masing, hal-hal yang menurut kacamata publik salah pun selalu dianggapnya benar. Ingat, kacamata publik, bukan kacamata hukum atau politik. 

Buat saya, mungkin tidak akan menjadi polemik jika yang meminta jatah jabatan itu adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau partai politik. Karena kehadiran mereka sudah sama-sama diketahui sarat dengan kepentingan. 

Tapi, ketika bicara relawan tentu lain lagi ceritanya. Relawan seperti telah saya singgung di atas harusnya bekerja tanpa pamrih. Bukan malah sebaliknya, menuntut banyak dari apa yang pernah dilakukannya. 

Hmmm...dasar tidak ada makan siang gratis di negeri ini.

Salam