Nah Loh, Adian tantang Fadli Zon Uji Nyali

Harusnya jika mereka mengaku sebagai relawan, tidak harus memiliki keinginan balas budi alias tanpa pamrih. Yang selalu bicara pamrih biasanya hanya dilakukan oleh para politisi. Kata "Relawan" sudah tidak tepat lagi disematkan pada mereka. 

Nah, kembali pada Fadli Zon yang menyindir Erick Tohir dan Projo, rupanya cukup menggelitik politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. 

Mantan aktivis 1998 ini menyebut bahwa pengangkatan dan penempatan sejumlah relawan Jokowi di Kementrian BUMN bukan sebagai bentuk balas budi. Kehadiran mereka memang diperlukan untuk memastikan program, ide dan target Presiden terjaga dan berjalan baik. 

Hal tersebut, menurut Adian tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang membawa gerbongnya untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu di kementriannya. 

"Mirip seperti Prabowo lah, yang mengangkat beberapa pendukungnya, seperti yang pernah tergabung Tim Mawar untuk membantunya dalam Kementerian Pertahanan. Pelibatan pendukung Prabowo di kementerian itu tentu dengan harapan program, ide dan target Prabowo sebagai menteri dapat berjalan dan tercapai," ujar Adian, Ahad (8/10).---Merdeka.com 

Dalam kesempatan itu, Adian malah mengajak Fadli Zon uji nyali untuk objektip dan juga mengkritik Prabowo. Kalau tidak berani, mestinya Fadli tidak berisik saat relawan Jokowi mengisi pos BUMN.

Masih dikutip dari Merdeka.com, Adian menilai, tidak salah pendukung Jokowi meminta posisi di BUMN. Menurutnya, hal itu sebagai keharusan untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Lagi pula, menurutnya yang diberi jabatan itu telah dianggap memenuhi kriteria. Misal profesionalitas. 

Tinggal kita tunggu, apakah Fadli Zon berani menerima tantangan uji nyali dari Adian atau malah jiper duluan. Memang, semestinya Fadli bersikap ksatria dengan melancarkan kritik ke pihak mana saja termasuk internal partainya sendiri, jika memang dianggap salah. 

Namun demikian, merujuk pada pernyataan Adian Napitupulu, jujur secara pribadi saya merasa ngeri-ngeri sedap. Demi memenuhi hasrat kepentingannya masing-masing, hal-hal yang menurut kacamata publik salah pun selalu dianggapnya benar. Ingat, kacamata publik, bukan kacamata hukum atau politik. 

Buat saya, mungkin tidak akan menjadi polemik jika yang meminta jatah jabatan itu adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau partai politik. Karena kehadiran mereka sudah sama-sama diketahui sarat dengan kepentingan. 

Tapi, ketika bicara relawan tentu lain lagi ceritanya. Relawan seperti telah saya singgung di atas harusnya bekerja tanpa pamrih. Bukan malah sebaliknya, menuntut banyak dari apa yang pernah dilakukannya. 

Hmmm...dasar tidak ada makan siang gratis di negeri ini.

Salam