Sejak 6 Oktober lalu hingga hari ini, Kamis (08/10) malam, chat grup whatsapp saya dipenuhi dengan bahasan UU Cipta Kerja.
Ada yang mengumpat bahkan mengutuk DPR karena mengesahkan UU tersebut. Dan tak sedikit pula yang bersikap bijaksana dengan nada yang membela pemerintah.
"Jangan ikut-ikutan. Pahami dulu dengan benar OMNIBUS LAW. DPR sudah sahkan, Pemerintah sudah kerja keras untuk kepentingan rakyat dan Bangsa. Apalagi yg mau direcoki?"
Begitu kira-kira nasihat positif di grup menenangkan panasnya percakapan.
Saya yang membaca terdiam sejenak, berupaya memahami maksud pesan tersebut. Setelah lama berpikir, dengan metode ngawangnisasi akhirnya saya paham point dari pesan itu.
Mungkin senior saya yang mengirimkan pesan tersebut, menginginkan diskursus yang lebih. Perdebatan argumen dengan logika tesis dan antitesis menjadi lebih elegan, ketimbang turun ke jalan dan melakukan aksi yang dapat menimbulkan chaos dan lonjakan positif Covid-19.
Namun pertanyaan lain mulai timbul dipikiran, bila ingin diskusus lebih mengapa UU ini disahkan terlebih dahulu tanpa ada partisipasi dari rakyat?
Tentu kalian bisa membatah ini. Tapi pernyataan ketua Badan Legislatif, Supratman Agnas dalam program Mata Najwa yang ditayangkan Rabu (07/10) malam bisa kita nilai sendiri.
Saya tak perlu menjelaskan lebih jauh apa yang disapaikan beliau. Rekan-rekan bisa mengecek sendiri di youtube.Â
Dan ditulisan ini pula, saya juga tak akan menjelaskan panjang lebar terkait pasal-pasal yang dianggap melemahkan para pekerja, atau sejumlah protes di daerah-daerah karena semua sudah tersedia di internet. Bahkan kajian dan analisis dari puluhan ahli hukum sudah sangat banyak sekali.
Balik lagi kejudul tulisan ini, mengapa aksi sangat diperlukan? Saya bukan anti terhadap diskursus dan bukan pula pemuja aksi masa, namun tulisan Noam Chomsky mungkin dapat menjawab mengapa itu sangat penting.
