PPPK, Tak Semua Guru Honorer dapat Menjajalnya

Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK menerapkan sistem seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Dimana pada seleksi kompetensi ini, calon PPPK melakukan tes manajerial, teknis, dan sosial kultural.

Pelamar PPPK diatur batas usianya minimal 20 tahun dan maksimal tergantung jabatan yang dilamar. Hal ini karena tiap jabatan memiliki ketentuan batas usia yang berbeda. Masa jabatannya pun berbeda tiap posisinya. Selain itu, PPPK hanya bisa melamar jabatan tertentu, dalam kata lain, ruang lingkupnya terbatas.

Dengan segenap kebijakan, PPPK diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi tenaga honorer di lingkungan pemerintahan sekaligus memberikan kesejahteraan. Selain itu, program ini juga dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Meski program PPPK ini telah dicanangkan oleh pihak pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer, rupanya kenyataannya program ini belum bisa sepenuhnya mewujudkan hal tersebut. 

Mulyana sendiri telah mencoba untuk mendaftarkan diri untuk PPPK. Akan tetapi, persyaratan dan kriteria yang tertera rupanya tidak bisa ia penuhi, sebab, pendidikan minimalnya adalah jenjang S-1, sedangkan Mulyana masih bergelar diploma. Guru-guru lain juga mengalami hal serupa yang berkaitan dengan kriteria PPPK. Tidak hanya mengenai gelar, tetapi juga kriteria mata pelajaran yang tersedia. 

Mulyana mengaku tidak bisa mengikuti seleksi sebab ia merupakan guru mata pelajaran umum yang tidak memenuhi kriteria. Halangan untuk mengikuti seleksi PPPK ini juga dirasakan oleh Dayat, lulusan program studi Pendidikan Luar Sekolah (sekarang Pendidikan Masyarakat) tidak linear dengan pengajaran di SD atau SMP.

Keterikatan dengan pemerintah menjadi faktor menurunnya minat guru honorer. Banyak guru honorer yang tidak ingin dipindahkan ke tempat lain setelah terpilih PPPK. 

Selain itu, guru honorer lama tersalip oleh guru honorer baru, karena PPPK mensyaratkan guru-guru yang terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan) yang masa kerjanya minimal 2-3 tahun, sehingga, guru honorer baru bisa langsung mendaftar. Menurutnya, persyaratan tersebut seharusnya bisa diperbaiki agar bisa memprioritaskan guru honorer senior.

Berangkat dari pengalaman pribadi maupun yang dialami oleh rekan-rekannya, Mulyana menaruh harapan, terutama kepada pemerintah, agar tenaga pendidik lebih diperhatikan, "Kami tidak menuntut banyak, yang penting kan apa yang kami lakukan ya minimal dihargai dengan setimpal," ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap adanya pemberian tunjangan yang merata untuk guru honorer. Program PPPK mungkin bisa menjadi solusi, tetapi pada implementasinya, banyak tenaga pendidik yang terhalang dan tidak bisa mencoba kesempatan tersebut. Tunjangan yang dijanjikan oleh program PPPK dengan tujuan untuk mensejahterakan, nyatanya hanyalah angan-angan bagi sebagian besar tenaga pendidik.

Serupa, Dayat pun merasakan keresahan program PPPK ini, karena linearitas latar belakang pendidikan dengan lowongan jabatan yang tersedia. Ada keterbatasan yang dirasakan tenaga pendidik honorer untuk mengikuti PPPK.