Besarnya hasil investasi (ROI) berkisar 15%, yang menunjukkan produktivitas usaha dari aktiva tersebut cukup rendah. Tumbuhnya aktiva investasi lebih tinggi dibandingkan tumbuhnya laba dapat menggambarkan bahwa marjin keuntungan lebih rendah dari investasi baru. Hal-hal ini hendaknya menjadi perhatian bersama seluruh stakeholder karena besarnya pemegang saham yang berhak atas aktiva BPJS. Dari laporan (2013), nilai saham dengan katagori tersedia untuk dijual maupun reksadana yang dimiliki untuk jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan BPJS (konsolidasi) mengalami penurunan total sebesar Rp 2,73 triliun untuk saham dan Rp 1,34 triliun untuk reksadana atau secara keseluruhan berkisar Rp 4 triliunan.
Itu artinya per peserta, nilai investasinya berkurang sekitar Rp 320 ribuan/peserta. Pada tahun 2013 tersebut, indeks harga saham gabungan (IHSG) turun dari 4346 menjadi 4274 atau turun berkisar 1,7%.
Membandingkan turunnya nilai kepemilikan saham BPJS lebih tinggi dibandingkan IHSG, tentunya hal ini harus menjadi concern bersama, karena banyaknya pihak yang berkepentingan dan bergantung pada BPJS ini kelak. Dengan besarnya kepemilikan aktiva, mungkin saran Sasha Ghai dapat untuk didengar, yakni memutar investasi sebagai panduannya, bukan sekadar sebagai pengumpul iuran.
Selain dari kewajiban naiknya nilai uang yang telah dikumpulkan, seyogyanya BPJS Ketenagakerjaan mempertimbangkan nilai riil dari uang yang akan diterima 30 tahun kelak. Nilai riil ini, berarti harus dibandingkan dengan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Tanpa mengurangi rasa syukur, apalah artinya uang Rp 50.000 jika pada saat tersebut, misal harga semangkok baso juga Rp 50.000. Tentunya investasi yang berpotensi menghasilkan return tinggi, berpotensi juga terkena risiko besar. Jangan sampai karena tuntutan mencari laba, justru membawa celaka.
Indonesia Sehat
Selain BPJS Ketenagakerjaan, terdapat BPJS Kesehatan yang lebih kondang dan telah banyak menolong masyarakat yang membutuhkan. BPJS Kesehatan ini juga mengumpulkan iuran dari masyarakat, namun sifatnya lebih sebagai asuransi untuk memudahkan memelihara kesehatan. Beberapa info menunjukkan BPJS ini 'bertengkar' dengan rumah sakit berkenaan dengan alokasi/biaya pembayaran. Namun, kedua belah pihak berusaha memaksimalkan pelayanan dari keterbatasan yang ada.
Sering juga terdengar, antrean dengan tiga digit untuk mendapatkan sebuah layanan. Situasi semacam ini menunjukkan dua hal yakni kurangnya supply kesehatan serta harga untuk penyediaan kesehatan dinilai terlalu rendah. Kurangnya supply kesehatan solusi terefektif adalah menambah sisi supply tersebut, tapi ini juga memerlukan waktu.
Sebagaimana hal ini menjadi komitmen pemerintah, maka pemerintah pusat dan daerah harus menjadikan sebagai program unggulan mengalahkan program lainnya. BPJS Kesehatan tampaknya tidak harus mencari manajer investasi, melainkan perlu adanya bantuan dari berbagai pihak berkenaan dengan pengadaan sisi produksi.
Pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak kepada industri yang berhubungan dengan kesehatan, sehingga biaya pokok penyelenggaran layanan kesehatan menjadi lebih murah. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai manajer investasi, mengelola stakeholder untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. Tidak ada orang yang ingin sakit, tapi jika yang bersangkutan sakit, ia tahu akan mendapatkan layanan kesehatan secara murah, mudah, dan berkualitas. Malaysia telah mengirim putera/puterinya untuk belajar farmasi dan kedokteran di Indonesia, dan mencanangkan 2030 akan menjadi pusat layanan kesehatan terbaik Asia.
Tentunya sebagai 'guru kesehatan' alangkah sempurnanya jika Indonesia mampu memberi layanan terbaik. Wakil rakyat, dapat memikirkan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi kesehatan, dan akan sangat mulia-menjadi teladan bagi rakyat, jika secara langsung menyumbangkan dana untuk kesehatan masyarakat.
Tentunya kita harus berterima kasih pada BPJS. Walaupun belum maksimal, ia telah memberikan katup pengaman bagi kehidupan. Untuk menjadi yang terbaik, dukungan seluruh stakeholder sangat diperlukan, dan kerja cerdas serta kerja keras para pengelola yang diberi amanah sangat diharapkan. Mereka harus merencanakan yang lebih baik, demi masa depan masyarakat Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.
