Sadar atau tidak, prilaku elit politik menjadi tontonan bagi rakyatnya. Padahal seharusnya elit yang berada di panggung dengan sorot lampu terang benderang menunjukkan sikap yang bisa menjadi tuntunan, menjadi teladan.
Padahal, dalam kehidupan bermasyarakat sehari- hari tidak terlepas dari praktik berpolitik. Sayangnya prilaku elit politik tidak memerankan dengan baik peran mereka dalam memberikan pendidikan kepada rakyatnya. Jadilah kata politik mengalami penyempitan makna. Jadi kalau Anda atau bersama kelompok berusaha mendapatkan sesuatu posisi secara sistematis dan terencana dangan melihat kekuatan dan kelemahan lawan, itulah politik. Juga kalau Anda mempengarhui beberapa anggota lawan dan menggunakan orang itu untuk meraih kemenangan itulah politik.
Padahal tujuan politik lebih dari itu, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tapi, mulianya politik adalah ketika dia diwakafkan untuk kepentingan umum. Inilah yang tampaknya dilupakan oleh elit politik kita. Pencitraan, Propaganda, agenda setting membuat kabur substansi cita-cita itu sendiri. Kecenderungan memanipulasi ini membuat masyarakat bingung dan sekaligus pembodohan. Akibat sering dibohongi dengan janji-janji kampanye, membuat masyarakat member respon negatif pada politisi.
Ketika kampanye Pileg 2014 kita dapati pola serangan fajar yang berbeda. Kalau dulu, masyarakat menerima saja uang dari caleg yang memberi. Tapi sekarang, masyarakat menerima setiap pemberian money politics lalu akan memilih mana caleg yang member lebih banyak. Prinsipnya adalah : “Wani Piro?”
Proses pendidikan memang tidak instant, butuh kesiapan dari politisi itu sendiri dan situasi yang kondusif. Jadi memang harus ada keterpaduan antara ucapan dan interaksi politik. Tapi, daripada memaki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Perkembangan Pilpres yang diprediksi chaos, karena mulanya media memberitakan (memprovokasi) bahwa Capres Prabowo sebagai sosok yang pemberang. Sehingga akan terjadi amuk massa bila kalah, pembunuhan dan penculikan hal itu tidak terjadi. Pilpres pun dilalui dengan damai.
Metamorfosa Koalisi Merah Putih yang semangat solid, hingga parlemen menunjukkan perkembangan positif. Hal ini sangat baik, untuk membentuk parlemen yang kuat. Karena selama Orde sebelumnya parlemen tunduk pada Presiden, hanya berfungsi sebagai stempel. Di era reformasi, parlemen dicitrakan sebagai lembaga terkorup. Baru-baru ini terjeadi perkemabangan menarik, Parlemen menginginkan Pilkada langsung dihapus. Alasannya, selain untuk menghindari pemborosan (korupsi) juga agar kewenangan pusat tidak dikebiri. Selain itu demokrasi menjadi tidak eksklusif milik Parpol, karena calon independen bisa terjun ke gelanggang Pilkada.
Tapi, sayangnya masih kita dapati pendapat yang berlawanan dan mengingkari kenyataan. Kita telah merasakan energi rakyat yang terkuras hanya untuk Pilkada. Elit politik juga ada yang memberikan pelajaran pembodohan pada masyarakat. Bahwa Indonesia ini menganut Sistem Presidensial. Presiden terpilih tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, kecuali ada kesalahan fatal, seperti melanggar konstitusi. Sebaliknya, Parlemen adalah jelmaan rakyat. Jadi rakyat telah member mandat suaranya kepada wakilnya yang terpilih. Para anggota legislatif mereka adalah pejuang yang mewakili konsituen didaerahnya. Tapi, kenapa logikanya jadi dibalik, bahwa Pilkada tidak langsung mengabaikan suara rakyat? Untuk apa rakyat memberi mandat kepada wakilnya kalau untuk menghadapi Eksekutif didaerah pilihannya, dikembalikan kepada rakyat?
Selain itu, kita juga sering melihat masih juga ada kesepakatan di atas kesepakatan. Sidang-sidang di Parlemen tingkat nasional DPR RI belakangan ini justru memberi contoh tidak baik. Seperti kata Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, yang membuatnya bingung dengan Sikap PDIP dan partai pendukung Jokowi-JK terhadap UU MD3 yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Z
Pasalnya, menurut Tantowi, pada proses pembahasan rancangan atas perubahan terhadap UU MD3 yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna pada 8 Juli 2014, PDI Perjuangan pun turut hadir dalam rapat. "PDIP itu kan termasuk pembuat dari UU tersebut. Jadi legal standingnya bagaimana? Masa yang membuat juga menggugat?" terangnya.
Selain masalah Pilkada, ada lagi yang membuat rakyat bingung, yakni adanya Tim Transisi. Ternyata tim ini sudah bergerak melampaui garis, hingga terkesan adan dua Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang langsung masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep transisi yang digadang, menurut SBY, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan kepemimpinan.
Ia menyatakan pemerintahan KIB II memang berkomitmen membantu presiden terpilih memulai pemerintahan selanjutnya. Komitmen ini didasarkan pada pengalaman tak terjadinya transisi pemerintahan pada 2004. Namun, SBY tak setuju adanya proses transisi yang tanpa koordinasi.
Melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam, SBY meminta Tim Transisi untuk berkoordinasi lebih dulu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Koordinasi juga penting karena proses komunikasi yang terjadi antara Tim Transisi dan kementerian selama ini menimbulkan banyak kebingungan dan salah paham. SBY mengklaim kerap mendapat aduan dari kementerian dan lembaga yang tak mengerti harus berbuat apa terhadap permintaan Tim Transisi.
SBY mengklaim, melalui pesan singkat mendapat laporan dari anggota kabinet dan lainnya tentang undangan sejumlah tim yang mengatasnamakan Tim Transisi. namun, materi dan pembahasan kurang relevan karena menjadi masalah pemerintahan KIB II. "Kalau membahas apa yang masih jadi tanggung jawab pemerintahan sekarang, berarti masih tanggung jawab saya. Ini kurang tepat," kata SBY.
Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo berharap, tim transisi yang dibentuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, dapat mempersiapkan kabinet yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Jangan sampai, kata Bambang, kabinet yang terbentuk nantinya hanya menjadi kabinet yang tak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya berharap pemerintahan nanti tidak besar pasak daripada tiang. Tidak menjadi kabinet odong-odong, yang jalan di tempat,” kata Bambang saat diskusi Perspektif Indonesia bertajuk Tantangan Ekonomi Pemerintahan Baru, Sabtu (6/9/2014).
Bambang mengatakan, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan. Bambang menambahkan, jika pemerintahan Jokowi-JK tidak melakukan perubahan yang sistematis, akan sulit bagi mereka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Bahkan kalau dilihat dari berbagai manuver saat ini, saya pesimistis. Saya memprediksi bedak dan gincu pemerintahan Jokowi-JK lebih tebal daripada bedak dan gincu pemerintahan saat ini,” kata Bambang.
Disinilah urgensi adanya Parlemen yang kuat. Syukurlah ada Koalisi Merah Putih yang bertekad menjadi penyeimbang sehingga rakyat tidak dibuat bingung. Dengan parlemen yang kuat keseimbangan menjadi terjaga, karena tidak ada satu kekuatan menindas yang lain. Orang kalah dan jatuh itu biasa, tapi bangkit lagi itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa. inilah pelajaran berharga di de sesi pemanasan jelang pemerintahan baru Jokowi.
