Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada konsistensi pelaksanaannya. Jika reformasi hanya berhenti pada level kebijakan tanpa pengawasan publik yang kuat, maka mafia akan menemukan cara baru untuk beradaptasi.
Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberlanjutan kebijakan ini. Seperti dikatakan oleh pakar hukum korupsi Indonesia, Prof. Romli Atmasasmita "Pemberantasan korupsi adalah urusan bangsa, bukan urusan presiden semata. Presiden bisa menjadi simbol, tetapi rakyat harus menjadi penggerak."
Dalam perspektif jangka panjang, strategi taktis Prabowo dapat menciptakan efek ganda: memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berani melawan kejahatan terorganisir.
Dunia akan menilai sejauh mana komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika strategi ini berhasil, Prabowo akan dikenang bukan hanya sebagai presiden yang kuat secara politik, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menegakkan moralitas negara di tengah godaan kekuasaan dan oligarki.
Dengan demikian, strategi taktis Presiden Prabowo memberantas mafia dan koruptor bukanlah sekadar rangkaian kebijakan administratif, melainkan perjuangan ideologis untuk mengembalikan kehormatan negara. Ia berusaha mengubah wajah kekuasaan dari sarana memperkaya diri menjadi instrumen pengabdian.
Dalam konteks inilah, perang melawan korupsi bukan hanya pertarungan hukum, tetapi pertarungan nilai antara keserakahan dan pengabdian, antara mafia dan negara. Jika Prabowo mampu memenangkan pertarungan ini, maka Indonesia akan memasuki babak baru sejarah: negara yang tidak lagi tunduk pada kekuatan bayangan, melainkan berdiri tegak atas dasar keadilan dan integritas.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
