Selain pembenahan lembaga hukum, strategi ketiga adalah pembersihan birokrasi dari dalam, atau yang sering disebut dengan internal cleansing. Birokrasi selama ini menjadi ladang subur bagi praktik korupsi, terutama karena sistem administrasi yang berbelit, lambat, dan minim transparansi.
Dalam hal ini, Prabowo perlu mendorong digitalisasi sistem pemerintahan melalui program "e-Government Reform", agar setiap transaksi keuangan negara, perizinan, dan proses pengadaan barang dan jasa bisa diawasi publik secara real-time. Langkah ini merujuk pada konsep good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 1997), bahwa pemerintahan yang baik harus menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Prabowo juga perlu mengadopsi strategi "reward and punishment system"Â bagi aparatur sipil negara. ASN yang berprestasi dan berintegritas akan mendapat penghargaan dan promosi cepat, sementara yang terbukti korup akan dikenakan sanksi berat tanpa kompromi.
Dalam pandangan ekonom Emil Salim, kebijakan seperti ini dapat mengubah perilaku birokrasi dari orientasi kekuasaan menuju orientasi pelayanan. Emil menegaskan, "Korupsi di Indonesia sering muncul karena insentif dan sanksi tidak berjalan seimbang. Jika Prabowo mampu menegakkan sistem penghargaan yang adil, hal itu bisa menjadi revolusi kultural dalam birokrasi."
Strategi keempat yang diterapkan Prabowo adalah penguatan ekonomi rakyat untuk memutus mata rantai ketergantungan terhadap mafia ekonomi. Mafia pangan, energi, dan impor kerap memainkan peran penting dalam menentukan harga dan pasokan kebutuhan pokok.
Dengan memperkuat produksi dalam negeri dan memperpendek rantai distribusi, Prabowo berupaya menghentikan dominasi kelompok-kelompok oligarki ekonomi. Ia meluncurkan kebijakan "Ketahanan Pangan Nasional" dan "Swadaya Energi" namun, kebijakan tersebut perlu diiringi dengan pengawasan ketat agar tidak disusupi kepentingan mafia dagang dan hanya berganti ke pemain baru.
Ketika negara mandiri secara pangan dan energi, ruang gerak mafia otomatis menyempit. Dalam konteks ini, Prabowo tidak sekadar memerangi gejala, melainkan menghapus akar struktural dari ketergantungan yang menciptakan peluang bagi praktik mafia.
Selanjutnya, strategi kelima Prabowo adalah pembangunan narasi nasional tentang integritas dan nasionalisme. Ia memahami bahwa korupsi dan mafia tidak hanya bisa diberantas dengan regulasi, tetapi juga dengan perubahan budaya politik. Prabowo harus menekankan pentingnya pendidikan karakter, kesadaran moral, dan rasa cinta tanah air sebagai benteng melawan perilaku menyimpang.
Dalam pidatonya di awal masa pemerintahan, Prabowo menegaskan bahwa, "Perang melawan korupsi bukan sekadar soal hukum, tapi soal moral bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang malu mencuri dari rakyatnya sendiri."
Narasi ini harus diperkuat dengan program-program pendidikan antikorupsi di sekolah dan universitas, serta pembentukan Integrity Corps gerakan moral yang melibatkan mahasiswa, LSM, dan tokoh masyarakat untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kebijakan publik. Pendekatan ini juga menggambarkan bahwa perang melawan korupsi tidak hanya berhenti di tangan elit, tetapi menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
Namun, strategi tersebut tentu tidak berjalan tanpa hambatan. Resistensi dari kelompok kepentingan lama menjadi tantangan serius. Banyak mafia yang memiliki jaringan kuat di lembaga-lembaga penting, bahkan di lingkaran pemerintahan itu sendiri.
