Konsekuensi lain dari pemberlakuan GBHN adalah presiden akan kembali menjadi mandataris MPR sesuatu yang sudah kita tinggalkan selepas Orde Baru. Hal ini menyebabkan pemilihan presiden secara langsung menjadi tidak relevan sekaligus mengacaukan sistem presidensial. Buat apa presiden dipilih secara langsung jika ia harus tunduk pada GBHN dan tidak bisa memenuhi janjinya kepada pemilih.
Mengembalikan GBHN dalam UUD 1945, bukan tidak mungkin akan mendorong rezim untuk terus menjaga stabilitas politik, di mana setiap orang akan dibatasi kebebasannya. Isu stabilitas itu bisa-bisa akan diperluas bukan lagi dalam konteks menyinggung stabilitas ekonomi-politik, tapi juga nanti kebebasan berpendapat akan dikurangi, kebebasan berekspresi dikurangi, dengan dalih stabilitas.
Publik, secara common sense tentu menyadari bahwa, tindakan dan pendekatan hukum dan kebijakan rezim hari-hari ini yang tidak mempedulikan aspirasi rakyat adalah upaya diktatorship rezim ini. Pembatalan aktivitas diskusi akademik dan tuduhan makar terhadap masyarakat sipil yang hendak menyampaikan aspirasi politiknya di wilayah publik menjadi bagian yang seharusnya tidak terulang dalam sejarah transisi demokrasi bangsa ini.Â
Juga pada Kebijakan ekonomi seperti RUU Omnibus Law yang menegasikasikan peran pemerintah Daerah. Pilihan dinaikannya iuran BPJS yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Di sisi lain, Secara politik, rezim ini nyaris berhasil mengkooptasi semua partai politik yang berada di DPR untuk selalu tunduk dan patuh dengan rancangan kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah. Demokrasi Indonesia dalam ancaman serius. Apakah Demokrasi Indonesia juga akan dibeli dengan Integible investation komunisme China? Semoga saja tidak. Â Â Â
