Politik adalah sarana kekuasaan untuk menciptakan kesejahteraan, saat mana seseorang bercita-cita mewujudkan kebutuhan pribadi nya tentang kedekatan nya pada Tuhan nya dan menyatakan nya dalam do'a (dialog manusia dengan Tuhan) bahwa : "aku mengasihi MU Allah ku, dan aku ingin memuji MU dan memuliakan MU Tuhan ku dengan segenap hati ku, dengan segenap akal budi ku dan dengan segenap kekuatan ku,....... Serta aku mengasihi sesama ku manusia seperti diri ku sendiri"
Itulah kira kira mungkin, cita-cita seorang manusia untuk kekuasaan dalam mensejahterakan rakyat melalui politik dalam negara. Apakah hal itu juga yang mewarnai cita cita para pemimpin dalam perjuangan nya, seperti : Fidel castro, Lenin, Mai zse dong, Hitler, Mahatma gandhi, Soekarno, Soeharto, Mandela, Thomas jefershon, Mahathir mohammad, Raja Salman, Lee kuan yu, Brezhnev dan banyak lagi para pemimpin itu yang telah duduk dalam singgasana kekuasaan nya, tapi komitmen atas cita-cita nya mewujud kan pemerintahan berkesejahteraan kita bisa "merenungi nya" di saat kekuasan nya, di saat turun dari kekuasaan nya, Â dan/atau di saat kematian nya.
Raja salman dari saudi dengan pandangan nya kedepan untuk kekuasaan nya dia mulai melakukan pelimpahan kekuasaan nya dengan systimatis dengan akan sampai kepada turun nya kekuasaan nya kepada pengganti yang telah dianggap pantas untuk melanjutkan kekuasaan nya itu. Jadi si pengganti secara harafiah "tidak mungkin" melakukan sesuatu yang "penting" tanpa saling mengetahui "tentang".......
Jadi "apa yang terjadi pada "Jamal Khashoggi" adalah dapat dikategori kan atas suatu "keputusan" dari buah saling mengetahui. Tetapi hal semacam itu, di Indonesia pun telah "mengalaminya" dan sampai saat ini "si wartawan" yang tak pernah kembali bersama keluarga nya itu "tak di ketahui keberadaan nya".
Menjadi pemikiran adalah, apakah pembunuhan dalam politik itu memang memiliki "kekebalan hukum" untuk DI TUTUPI dan kekuasaan pun memiliki wilayah yang "tak tersentuh" hukum walaupun dalam MELANGGENG KAN KEKUASAAN itu harus menghilangkan orang dan / atau membunuh orang lain, dengan argumentasi bahwa apa yang dilakukan adalah untuk menjalan kan kekuasaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan YANG TIDAK PERLU DI SENTUH HUKUM ..... ???
Dalam hukum ketatanegaraan indonesia di sebutkan dalam konstitusi "semua warga negara bersamaan hak nya dalam hukum dan pemerintahan", apakah ini dapat ditafsir sebagai pemimpin bukan lagi "warga negara" jadi pemimpin "memiliki" wewenang untuk menghilang kan orang lain bahkan UNTUK MEMBUNUH NYA.
INDONESIA telah melakukan nya lebih dulu dari pada saudi di bawah kekuasaan RAJA, yang nota bene lebih berkuasa dari seorang pemimpin republik.
Tulisan ini boleh juga di anggap sebagai penggugah agar "si wartawan yang hilang itu" dapat kembali berkumpul bersama keluarga nya atau paling tidak DI PULANGKAN JENAZAH NYA UNTUK DI MAKAM KAN SESUAI AGAMA KEPERCAYAAN NYA, agar tidak menjadi arwah gentayangan..... huk huk huk huk huk huk huk .... TERNYATA REPUBLIK LEBIH SADIS DARI KERAJAAN ......
