SEMARANG - Guna mewujudkan sistem birokrasi yang sehat, sebuah organisasi pemerintahan harus didukung pegawai yang memiliki kompetensi seimbang.
Penekanan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto saat menjadi Pembina Apel Pagi, Senin (13/05).
Kompetensi dimaksud adalah di bidang knowledge, skill dan attitude, atau dalam versi lain kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan sosio-kultural.
"Saya melihat ada kecenderungan kompetensi pengetahuan bagus, tapi masih perlu ditingkatkan bidang sosial budaya di bidang attitude," ungkap Tejo dalam amanatnya.
Mempertegas arahannya, Kakanwil mengatakan, apabila sebuah organisasi diisi personil dengan kapasitas di bidang pengetahuan dan keterampilan hanya 40%, maka organisasi itu mundur dua langkah.
"Namun apabila personil organisasi, anggota organisasi miliki kemampuan 80% tapi attitude hanya 20% itu kehancuran yang bisa terukur dalam kurun waktu tertentu," jelas Tejo.
"Nah, kalau kita hanya memiliki integritas 10%, attitude dan perilaku kita rendah, meskipun 90% memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, organisasi bisa hancur pada saat itu juga," tambahnya.
Atas dasar itu, Kakanwil menghimbau agar pegawai Kemenkumham Jateng terus meningkatkan kompetensi dalam segala bidang.
"Saya menghimbau, saya berharap kita semua melakukan hal-hal yang berhubungan dengan integritas, berhubungan dengan kemampuan kapasitas," harap Tejo.
"Kita harus mampu memberikan layanan masyarakat secara optimal. Kita harus melayani dengan mengedepankan attitude, perilaku. Memperhatikan nilai norma agama, nilai norma sosial nilai, normal budaya dan sebagai hal-hal yang positif lainnya," sambungnya.
Terakhir, Kakanwil mengajak jajaran untuk lebih mencintai pekerjaan.
