Mohon tunggu...
Rudy W
Rudy W Mohon Tunggu... Lainnya - dibuang sayang

Ngopi dulu ☕

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Daendels Bayar Upah Pekerja, Tapi Uangnya Dikorupsi Bupati, Benarkah?

3 Mei 2021   11:06 Diperbarui: 4 Mei 2021   16:14 4680
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Herman Willem Daendels (indozone.id)

Riau24.com, Minggu (2/5/2021), menyebut-nyebut "Mas Galak" sebagai orang Belanda pertama yang mengeluarkan gagasan terbentuknya kolonial modern Hindia-Belanda, paska VOC.

Ternyata apa yang disebutkan dengan kolonial modern tersebut di atas adalah Daendels melakukan perubahan organisasi pemerintahan di Jawa. Hal itu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur-gubernur Jenderal sebelumnya.

Dalam hal ini Gubernur Jenderal yang dibantu oleh para petinggi di Batavia merupakan pusat kekuasaan.

Sedangkan wakil Raja Belanda di Indonesia (atau wilayah kolonial lainnya) adalah penguasa tertinggi yang mengatur birokrasi sampai kepada level yang paling bawah.

Dengan birokrasi seperti itu, maka "Mas Galak" dapat memecat siapa saja pejabat bawahannya yang melakukan pekerjaan yang tidak benar, misalnya korupsi.

"Mas Galak" seperti yang disebutkan di atas adalah sebutan yang diberikan kepada Daendels yang terkenal sebagai Gubernur Jenderal yang paling kejam. Diberikan oleh orang-orang Jawa.

Dengan mengerahkan penduduk Jawa, Daendels memerintahkan pembuatan jalan raya yang menghubungkan antara Anyer di ujung barat hingga ke Panarukan di ujung timur Pulau Jawa.

Jalan sepanjang 1.000 kilometer itu disebut dengan Jalan Raya Pos, atau Grote Postweg.

Pekerjaan yang sangat berat itu tak pelak mengorbankan banyak orang. Lebih dari 30.000 penduduk Jawa meninggal dunia. 

Bayangkan, para pekerja harus menembus bebatuan dan gunung, juga hutan belantara yang sangat lebat.

"Mas Galak" disebutkan karena kebengisan Daendels.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun