Menurut Locke, tujuan utama dari pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak individu, terutama hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Kontrak sosial ini adalah perjanjian yang dibuat oleh rakyat dengan pemerintah, di mana rakyat menyerahkan sebagian kebebasan mereka agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa Locke menegaskan bahwa jika pemerintah melanggar kontrak ini atau tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk mengganti pemerintah atau bahkan memberontak melawan ketidakadilan.
Pandangan ini menginspirasi pemikir-pemikir Revolusi Perancis yang percaya bahwa monarki Perancis telah gagal melindungi hak-hak rakyatnya dan bahkan berperilaku sewenang-wenang terhadap mereka. Ketika Raja Louis XVI dan pemerintahannya terus mengabaikan penderitaan rakyat, terutama dengan kebijakan pajak yang membebani dan penindasan terhadap kelas bawah, gagasan Locke tentang pemberontakan sah menjadi ide yang menarik dan membangkitkan semangat revolusi.
Dampak Pemikiran Locke terhadap Revolusi Perancis
Ide-ide Locke tentang hak-hak alamiah dan pemerintahan yang sah tidak hanya mempengaruhi pemikir dan intelektual Perancis, tetapi juga menjadi dasar bagi penulisan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara (Dclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) pada 1789, yang menjadi manifesto Revolusi Perancis. Deklarasi tersebut menekankan hak-hak individu, termasuk kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, dan hak untuk memiliki properti, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Locke. Dalam hal ini, Revolusi Perancis dapat dianggap sebagai penerapan langsung dari pemikiran Locke tentang keadilan politik dan hak-hak alamiah, yang berupaya mendirikan pemerintahan yang lebih adil dan berlandaskan pada kehendak rakyat.
Locke juga mengajarkan pentingnya pembatasan kekuasaan negara, yang menjadi landasan bagi struktur pemerintahan yang lebih demokratis dan berbasis pada pemisahan kekuasaan. Di Perancis, gagasan ini kemudian mengarah pada pemisahan kekuasaan yang lebih jelas, yang bertujuan untuk mencegah munculnya otoritarianisme dan melindungi kebebasan rakyat. Pemerintahan yang tidak sah, menurut Locke, adalah pemerintah yang melanggar hak-hak alamiah, dan rakyat berhak untuk menuntut perubahan. Dengan demikian, pemikiran Locke tentang hak-hak alamiah dan kontrak sosial memberikan dasar filosofis yang kuat bagi Revolusi Perancis dan mengilhami para revolusioner untuk menuntut hak-hak mereka dan menggulingkan pemerintahan yang menindas.
Montesquieu: Pemisahan Kekuasaan dan Keadilan Politik dalam Pemerintahan
Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (1689--1755), adalah seorang filsuf Perancis yang pemikirannya sangat mempengaruhi struktur pemerintahan modern dan menjadi salah satu landasan filosofis penting dalam Revolusi Perancis. Karya paling terkenalnya, The Spirit of the Laws (De l'Esprit des Lois, 1748), menguraikan teori tentang pemisahan kekuasaan yang memengaruhi banyak sistem pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Republik Perancis setelah revolusi.
Pemisahan Kekuasaan: Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Salah satu gagasan utama Montesquieu adalah pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan, yang terdiri dari tiga cabang yang berbeda: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Montesquieu percaya bahwa pemisahan ini sangat penting untuk menghindari konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan, yang dapat menimbulkan tirani. Dalam The Spirit of the Laws, ia mengemukakan bahwa apabila kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif digabungkan dalam satu lembaga atau dipegang oleh satu orang, maka akan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan yang tidak terkendali. Sebaliknya, pemisahan kekuasaan memberikan keseimbangan dan kontrol antar cabang pemerintahan yang memungkinkan satu cabang mengawasi yang lain, mencegah dominasi absolut.
Ide ini sangat relevan dengan kondisi politik Perancis pada abad ke-18, yang didominasi oleh sistem monarki absolut di bawah Raja Louis XVI. Di bawah monarki absolut, Raja memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan kebijakan negara, hukum, dan bahkan kehidupan rakyat. Montesquieu mengkritik sistem ini karena memberikan terlalu banyak kekuasaan pada satu orang, yang cenderung disalahgunakan untuk menindas rakyat dan melanggar kebebasan individu.
Pemisahan Kekuasaan dalam Konteks Revolusi Perancis
