Di tengah ramainya perdebatan tentang friksi yang ada di KPK. Tanggal 4 September 2017, Setya Novanto Ketua DPR mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka mega korupsi e-KTP terhadapnya.Kompas.com
Mengutip Detik.com, pada tanggal 25 Agustus 2017 Setya Novanto mengatakan bahwa beliau tidak peduli dengan kasus e-KTP karena sedang sibuk mengurus urusan negara. Sidang praperadilan akan dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September 2017.
Apakah ini berarti perang antara KPK dan DPR akan segera berakhir?
Agus Rahardjo, dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh Koordinator Presidium Jaringan Islam Nusantara (JIM) Razikin Juraid. Agus dilaporkan karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP . Pansus Angket KPK juga berencana memanggil Agus dalam kapasitas sebagai mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah (LKPP).
Mengutip Kompas.com, anggota tim teknis Kementerian Dalam Negeri, Kristian Ibrahim Moekmin. Mengakui bahwa rekomendasi LKPP tidak ditindaklanjuti dalam proyek pengadaan e-KTP. Hal ini terungkap dalam sidang Pengadilan Tipikor, Â Jakarta Senin 10 April 2017.
Adapun rekomendasi itu adalah agar 9 lingkup pekerjaan dalam proyek e-KTP tidak digabungkan, karena peluang terjadinya kegagalan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan sangat besar. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara serta akan menghalangi kompetisi dan persaingan sehat.
Sebegitu terdesakkah oknum yang terlibat mega korupsi e-KTP?
Sebelum sidang tentang gugatan tentang keabsahan Hak Angket KPK, anggota DPR Asrul Sani mengatakan,
"Posisi DPR seperti dalam perkara sebelumnya adalah bahwa angket ini meliputi dua materi yang berbeda, pertama terkait pelaksanaan UU, kedua terkait kebijakan pemerintah," kata anggota DPR Arsul Sani, sebelum sidang, di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).
"Yang terkait dengan kebijakan pemerintah, itu memang limitatif, itu seperti hanya bisa diajukan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam penjelasan pasal 79, tapi terkait pelaksanaan UU, pembatasannya hanya kalau di dalam UUD disebut, walaupun secara implisit, yang disebut itu misalnya angket tidak bisa mengangket MA dan MK yang terkait dengan pelaksanaan kekuasan kehakiman, tapi di luar, itu bisa," ujar Arsul. Sumber
Hal yang menakutkan bagi saya, walaupun Asrul Sani mengakui bahwa secara implisit UUD tidak mengijinkan DPR untuk melakukan angket terhadap MA dan MK. Namun jika kita bicara pelaksanaan UU seperti yang disebut di atas maka MA dan MK juga terkait dengan pelaksanaan UU.
Jika MK memutuskan bahwa Hak Angket KPK sah, apakah ini tidak akan dijadikan preseden?
Sehingga sewaktu-waktu DPR akan bisa juga melakukan hak angket terhadap MA dan MK terkait dengan pelaksanaan UU.
Jika kita setuju dengan pendapat DPR Â bahwa Hak Angket KPK bertujuan untuk menguatkan KPK. Maka pertanyaannya adalah mengapa beberapa kewenangan KPK malah diwacanakan akan dicabut?
Jika kita melihat semua aksi DPR dalam rangka menegakkan semangat anti korupsi. Mengapa tidak ada wacana untuk meningkatkan hukuman koruptor?
Korupsi besar, hukuman mati. Korupsi kecil minimal sepuluh tahun penjara. Pemiskinan koruptor dengan pembuktian terbalik. Hukuman yang sekarang belum memberikan efek jera.
Pertanyaannya Apakah Berani?
Referensi
Salam
Hanya Sekadar berpikir
