Alternatif Solusi: Edukatif, Murah, dan Merata
Alih-alih melarang total, Gubernur KDM dan pemangku kepentingan bisa mendorong desain ulang konsep study tour. Beberapa prinsip praktis yang bisa diterapkan:
1.Wajib berbasis kurikulum. Tujuan kunjungan harus jelas terkait mata pelajaran, bukan sekadar rekreasi.
2.Prioritaskan lokasi dalam provinsi. Ini menekan biaya transportasi dan akomodasi.
3.Hindari kewajiban menginap. Cukup perjalanan sehari, pulang ke rumah.
4.Kolaborasi dengan institusi lokal. Museum, balai riset, pabrik, dan lembaga kebudayaan dilibatkan sebagai tuan rumah edukasi.
5.Skema subsidi atau beasiswa untuk siswa kurang mampu. Agar tidak ada anak yang tertinggal karena biaya.
Dengan desain seperti ini, esensi study tour sebagai kegiatan belajar dapat tetap hidup, tetapi tanpa menjelma menjadi beban ekonomi dan ajang pariwisata massal.
Penutup: Pendidikan Harus Kembali ke Ruhnya
Protes industri pariwisata terhadap pelarangan study tour di Jawa Barat justru membuka mata kita: selama ini, kegiatan tersebut kerap dimanfaatkan sebagai pasar bagi bisnis wisata ketimbang sarana pendidikan. Label edukasi sering hanya menjadi legitimasi komersial.
Kebijakan Gubernur KDM mungkin kontroversial, tetapi dari perspektif social cost--benefit, langkah itu berpihak pada orang tua dan anak. Lebih baik melindungi ratusan ribu keluarga dari beban ekonomi dan mengurangi risiko putus sekolah, daripada mempertahankan profit sektor wisata yang menggantungkan pendapatannya pada komersialisasi pendidikan.
Sekolah dan pemerintah seharusnya bekerja bersama memformulasikan model study tour yang benar-benar edukatif, terjangkau, dan inklusif---agar kegiatan belajar di luar kelas kembali pada tujuan utamanya: mendidik.
Referensi
*Badan Pusat Statistik (2024). Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga untuk Pendidikan.
*UNESCO (2019). Education Outside the Classroom: Policy and Practice.
*Kompas (2025). "Polemik Study Tour: Antara Edukasi dan Pariwisata".
*Pikiran Rakyat (2025). "Demo Buruh Pariwisata Menolak Larangan Study Tour di Jabar".
Disclaimer
Tulisan ini merupakan analisis opini berdasarkan berbagai sumber berita, laporan resmi, dan kajian kebijakan. Isi artikel tidak mewakili sikap resmi pemerintah daerah maupun institusi pendidikan, melainkan sudut pandang penulis dalam menafsirkan dinamika kebijakan publik terkait study tour di Jawa Barat.
Tagar
