Perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana, yaitu menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Sebagiamana diatur dalam Undang-undang dan di ancam pasal 127 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
Tetapi disini saya merasa hukum saat ini terrutama di Kota Jember tidaklahkembali adil. Karena untuk pasal 127 ayat 1 Tahun 2009, akan dikenakan hukuman penjara 4 tahun.
Sedangkan realitanya yang terjadi pada ke-4 Kepala Desa tersebut hanya hukuman 1 tahun penjara, yang hanya dengan alasan dikonsumsi sendiri dan sekedar meminta maaf agar diringankan vonisnya dikurangi selama menjalani masa tahanan. Hanya karena para terdakwa tersebut meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
Reformasi hukum tentu bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dalam kasus diatas terlihat bahwa keputusan hakim yang memberikan kepastian terhadap penegakan hukum, ternyata tidak sejalan dan sekaligus menghadirkan rasa keadilan pada masyarakat.
Pada putusan tersebut, para penegak hukum terutama hakim, terkesan lebih mengutamakan hanya pada penegakan hukum berdasarkan hukum positif dibandingkan dengan penegakan keadilan dalam memutus suatu perselisihan. Rasa keadilan hakim bisa jadi berbeda dengan rasa keadilan atau pihak yang berperkara.
Oleh karena itu, salah satu tugas pokok hakim sebagai pemutus perkara harus dapat menggali nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat untuk kemudian berani menjadikannya sebagai acuan utama didalam memutuskan suatu perkara.
Disusun oleh: Roivi Hardivianti (S20191025)
ivihardivianti@gmail.com
Universitas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember
