Teori Pertentangan Kelas Karl Marx dalam Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia

Otomatisasi seolah menggerus buruh dalam kemajuan revolusi industri 4.0 tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM buruh. Hal ini menimbulkan kelas sosial semakin nyata, karena buruh yang tidak turut
berkembang akan tetap terasing sementara pemilik modal atau kelas borjuis semakin diuntungkan. Terhadap pemaparan sebagaimana telah dijelaskan lebih dulu, maka sejatinya teori pertentangan kelas hasil pemikiran tokoh filsuf Karl Marx memiliki relevansi dengan revolusi industry 4.0. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan memunculkan suatu permasalahan, yakni bagaimana permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia di era revolusi industri 4.0 dan bagaimana relevansi teori pertentangan kelas Karl Marx terhadap sistem ketenagakerjaan Indonesia pada revolusi industri 4.0. 

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia era revolusi industri 4.0 :

Revolusi Industri pertama kali dikemukakan oleh Arnold Toynbee dalam buktunya yang berjudul ‘Lectures on The Industrial Revolution’ (London: Rivingston, 1884) (Adha et all., 2020). Ditemukannya internet dan teknologi infomasi pada abad 21 memberikan pengaruh besar dalam munculnya revolusi industri 4.0. Hal ini menunjukan kemajuan setelah di revolusi industri 3.0 ditemukannya komputer. 

Revolusi Industri 4.0 berimplikasi pada diposisikannya manusia sebagai subjek dari perubahan peradaban yang ada. Ditemukannya internet dan teknologi informasi pada revolusi industri 4.0 nampaknya turut andil dalam mengubah cara hidup manusia, terlebih dalam kaitannya dengan pekerjaan. Perubahan yang terjadi adalah pada penerapan kecerdasan buatan (articial intelligence) dan robot dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kecerdasan buatan di dalam kehidupan manusia menjadi tantangan tersendiri para pekerja di belahan dunia manapun, tak terkecuali Indonesia.

Keberadaan revolusi industri yang berada di internet dan teknologi informasi memaksa para pekerja Indonesia untuk fleksibel menghadapi perubahan. Pekerjaan kasar dalam hal ini akan dapat dengan mudah tergantikan bila tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang sejalan dengan perubahan dan arus. Bagi perusahaan, keadaan demikian tergolong menguntungkan karena dapat menekan baiay produksi meski harus dilakukan dengan pengurangan pekerja. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Naveen Menon seorang Presiden Cisco untuk Asia Tenggara yang menyatakan bahwa bilama teknologi baru diterapkan, produktivitas akan menurunkan biaya produksi, sehingga dapat membuat harga barang dan jasa turun (Adha et all., 2020).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN tentu terkena dampak signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja terhitung pada Februari Tahun 2022 adalah sekitar 135.611,90 orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Meski tak dipetakan bidang pekerjaan dari jumlah angka yang tertera tersebut, namun sejatinya sebanyak 135.611,90 orang tersebut dipaksa untuk meningkatkan kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di era revolusi industri 4.0 ini bila tidak ingin menjadi bagian yang turut tergerus dalam era digitalisasi. 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN tidak tinggal diam menghadapi kenyataan revolusi industri 4.0 terlebih setelah diketahui bahwa sejatinya revolusi industri 4.0 memiliki signifikasi kecepatan dan lingkup dampak yang lebih cepat dibandingkan pada era revolusi industri sebelumnya. Terhadap hal tersebut, melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pemerintah diketahui telah mempersiapkan paling tidak sepuluh langkah prioritas nasional dalam mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0. Adapun mengenai langkah tersebut antara lain: 

1) Perbaikan alur aliran barang dan materina guna memperkuat produksi lokal pada sektor hulu; 2) Mendesain ulang zoma industri termasuk dalam hal ini
pengoptimalisasian kebijakan zona industri; 

3) Mengakomodasi standar-standar berkelanjuan untuk membangun kemampuan industri nasional; 4) Memperdayakan UMKM dengan membangun platform e-commerce; 5) Membangun infrastruktur digital nasional, dalam hal ini termasuk internet dengan kecepatan tinggi; 

6) Menarik minat investasi asing untuk mendorong adanya transfer teknologi ke perusahaan lokal; 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, berupa strategi perombakan kurikulum pendidikan dengan berfokus pada science, technology, engineering, the arts, dan mathematics. 8) Pembangunan ekosistem inovasi; 9) Insentif untuk investasi teknologi berupa pendesainan ulang rencana insentif adopsi teknologi; dan 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri (Kementerian Perindustrian RepublikIndonesia, 2022). 

Berdasarkan hal tersebut, maka telah diketahui bahwa secara entitas negara. Pemerintah Indonesia memiliki kiat untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang tidak dapat dihindari tersebut. Meski secara entitas negara Pemerintah Indonesia telah memiliki strategi yang sistemik, namun tidak dapat terelakkan bahwa dalam hal entitas pekerja,perihal ketenagakerjaan masih sarat akan permasalahan-permasalahan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
Sebagaimana telah dipaparkan, sejatinya revolusi industri 4.0 merupakan suatu kemajuan besar dalam dunia perindustrian global, tak terkecuali Indonesia.