Menteri BUMN Rini yang membawahi Jasa Marga. meminta investor pengelola jalan tol dapat menerapkan e-tol. Meminta? Wah Menteri yang penuh dengan sopan santun.
Menteri Perhubungan sudah berkirim surat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Beberapa usulan di antaranya adalah pemberlakukan kartu elektronik di pintu gerbang jalan tol sebagai antisipasi lamanya transaksi pembayaran yang dinilai selalu menjadi penyebab utama antrean masuk maupun keluar tol.
Gubernur BI juga sudah memberikan usulan yang serupa.
Dari semua pengusul/pemohon, Presiden Jokowi yang paling tegas dan memberikan usulan yang paling canggih:
Banyak negara sudah tidak memberlakukan sistem seperti Indonesia yang justru menimbulkan kemacetan.
 "Saya kira di negara lain sudah tidak ada yang pakai gerbang tol, semuanya menggunakan aplikasi sensorik yang dihubungkan dengan account di bank. Model-model seperti itu yang harus kita lakukan.
Himpunan Bank Milik Negara siap berdiskusi dengan operator tol swasta
Diatas kita lihat ramainya usulan/instruksi Pejabat Tinggi terkait , tentang peningkatan pembayaran pakai uang elektronik. Hasilnya minim sekali, apalagi jika kita perhitungkan bahwa Indonesia adalah pelopor pembangunan Jalan Tol diantara Negara Asean , bahkan mungkin dibandingkan dengan RRC.
Sekarang ada pendekatan baru yaitu Bank Milik Negara siap berdiskusi dengan operator tol swasta guna memperluas implementasi transaksi electronic toll (e-toll) di gardu tol.
Mengapa investol jalan tol tidak mendengarkan suara Petinggi Bangsa, terutama Menteri BUMN yang membawahi Jalan Tol?
Kok Himpunan Bank Milik Negara lebih ampuh dari para Pejabat diatas?
