Setiap tahun kita mendengar anjuran Jasa Marga:Gunakan e-Toll Card Agar Mudik Lebih Lancar.Selanjutnya Jasa Marga memperkuat pernyataannya: pembayaran dengan E-Toll akan mengurangi penumpukan uang tunai di gardu tol dan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.
Anjuran diatas bertentangan dengan kenyataan bahwapembayaran melalui e-Tollsaat ini baru sekitar 20 persen dari seluruh transaksi ruas tol Jasa Marga sebanyak 110 juta transaksi.
JasaMarga paling tahu buruknya transaksi dengan tunai
Pada tahun-tahun pertama beroperasinya Jalan Tol, Direktur Utama Jasa Marga bercerita berapa repotnya menggeledah karyawan Tol setiap pulang kerja. Pada waktu itu, hanya dikenal pembayaran tunai.
Malah beberapa karyawan mengaku mereka berpesta pora sampai dapat membeli mobil
Banyaknya uang tunai mempersulit Audit oleh Jasa Marga, Kantor Pajak maupun BPK/KPK . Juga lebih banyak makan waktu.
Penanganan Uang Receh
Jasa Marga perlu menyiapkan kembalian dalam bentuk recehan di setiap Pintu Toll. Kembalian sudah dibungkus rapih untuk setiap kemungkinan pembayaran.
Sebagai contoh ruas Tol berikut:
Golongan Kendaraan: I II III IV V
Plumbon- Ciperna 3500, 4500, 5500, 7000, 8500.
Untuk pembayaran dengan pecahan Rp 5000, maka perlu dipersiapkan kembalian sebesar Rp 1.500 dan Rp 500. Pembayaran Rp 10.000 kembalian Rp 6.500, Rp 5.500, Rp 4.500, Rp 3.000 dan Rp 1.500. Seterusnya jika pembayaran dengan pecahan Rp 20.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000.
Menurut kabar yang penulis dengar, persiapan recehan ini di kontrakkan pada sebuah Bank BUMN, entah berapa besar nilai kontraknya per tahun.
Suar membayangkan banyaknya tenaga kerja dan waktu yang hilang untuk penanganan receh ini, baik dari sisi Penyedia receh maupun Pengelola Jalan Tol.
Kalau kita mundur selangkah lagi, maka Bank Retail juga secara tidak langsung, terlibat dalam proses ini dengan besarnya kesibukan tukar menukar uang receh.
Dibelakangnya lagi BI yang harus memastikan receh ini tersedia dan dicetak setiap ada kebutuhan baru karena rusaknya uang receh yang beredar maupun meningkatnya kebutuhan( peningkatan pemakai jalan tol).
Kerugian kesehatan karena menangani uang receh, yang penuh dengan penyakit, tidak kita singgung disini.
Jasa Marga menyalahkan sulitnya isi ulang kartu e-Toll
Menurut Direktur Utama Jasa Marga, rendahnya penggunaan transaksi elektronik di setiap pembayaran tol akibat sulitnya masyarakat melakukan isi ulang. Dia berharap agar keempat bank yang mengeluarkan e-Toll bisa gencar melakukan sosialisasi terhadap pembeliaan, penggunaan, dan cara pengisian ulang di tempat-tempat yang telah disediakan.
KRL Jabodetabek saja ( hanya) pakai kartu elektronik, masa pemilik mobil tidak?
Trans Jakarta juga ( hanya) pakai kartu elektronik.
Siapa saja Pejabat yang usul/memohon agar pemakaian kartu elektronik ditingkatkan?
Menteri BUMN Rini yang membawahi Jasa Marga. meminta investor pengelola jalan tol dapat menerapkan e-tol. Meminta? Wah Menteri yang penuh dengan sopan santun.
Menteri Perhubungan sudah berkirim surat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Beberapa usulan di antaranya adalah pemberlakukan kartu elektronik di pintu gerbang jalan tol sebagai antisipasi lamanya transaksi pembayaran yang dinilai selalu menjadi penyebab utama antrean masuk maupun keluar tol.
Gubernur BI juga sudah memberikan usulan yang serupa.
Dari semua pengusul/pemohon, Presiden Jokowi yang paling tegas dan memberikan usulan yang paling canggih:
Banyak negara sudah tidak memberlakukan sistem seperti Indonesia yang justru menimbulkan kemacetan.
 "Saya kira di negara lain sudah tidak ada yang pakai gerbang tol, semuanya menggunakan aplikasi sensorik yang dihubungkan dengan account di bank. Model-model seperti itu yang harus kita lakukan.
Himpunan Bank Milik Negara siap berdiskusi dengan operator tol swasta
Diatas kita lihat ramainya usulan/instruksi Pejabat Tinggi terkait , tentang peningkatan pembayaran pakai uang elektronik. Hasilnya minim sekali, apalagi jika kita perhitungkan bahwa Indonesia adalah pelopor pembangunan Jalan Tol diantara Negara Asean , bahkan mungkin dibandingkan dengan RRC.
Sekarang ada pendekatan baru yaitu Bank Milik Negara siap berdiskusi dengan operator tol swasta guna memperluas implementasi transaksi electronic toll (e-toll) di gardu tol.
Mengapa investol jalan tol tidak mendengarkan suara Petinggi Bangsa, terutama Menteri BUMN yang membawahi Jalan Tol?
Kok Himpunan Bank Milik Negara lebih ampuh dari para Pejabat diatas?
Yang masuk akal: Menteri BUMN Rini perintahkan Jasa Marga dan BPJT agar transaksi e-toll di gardu tol pada tgl 1 Januari 2018 sudah mencapai 80% dari seluruh transaksi, titik.
