Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Syaiful Bahri Ansyori mencium adanya upaya agar Joko Widodo atau Jokowi gagal dilantik menjadi Presiden untuk kedua kalinya pada Oktober mendatang. Menyusul adanya kerusuhan di Papua dan Papua Barat baru- baru ini, karena selama ini Jokowi terus membangun Papua mulai dari pembangunan infrastruktur, harga BBM satu harga dan lain-lain.
Faktanya masyarakat Papua dan Papua Barat tetap saja bergejolak terjadi kerusuhan. Sebab itu, Syaiful Bahri meminta penegakan hukum dilakukan dengan tegas. "Ada upaya untuk menjatuhkan Jokowi agar supaya tidak dilantik. Ini harus ditindak tegas," kata Syaiful Bahri Ansyori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Menurutnya, pemerintah harus berusaha keras agar konflik tidak meluas ke daerah lain. Keamanan dan intelijen harus diutamakan karena kelompok radikal yang membawa konflik agama dalam kesuruhan di tanah cenderawasih harus ditindak tegas. "Jadi mereka ingin seperti di timur tengah," ujarnya.
Adanya pihak luar yang diduga sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Syaiful Bahri mengatakan nama-nama seperti aktivis Papua Merdeka Benny Wenda harus dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Benny dituding oleh pemerintah sebagai dalang kerusuhan. Benny Wenda merupakan orang asli Papua, namun kini masih dipertanyakan status kewarganegaraannya karena beliau sudah menetap lama di Inggris.
"Polisi harus bisa mengejar Benny Wenda. Kalau tinggal di negara luar, ya kembali ke Indonesia pertanggungjawabkan perbuatannya," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan setelah itu kasus Benny Wenda segera diajukan ke pengadilan. Hal ini agar hukum ditegakkan. Kelompok garis keras yang ingin membuat Papua dan Papua Barat terpisah dari Indonesia harus diantisipasi. Jangan diperbolehkan masuk ke Indonesia karena ini membahayakan konflik agama. Namun ia tidak sepakat adanya larangan warga negara asing atau WNA tidak boleh masuk ke Papua dan Papua Barat.
Pasalnya, tidak semua WNA ke Papua dan Papua Barat ingin membuat kerusuhan. Ada juga yang niatnya datang untuk berwisata. Sehingga katanya harus dipilah-pilah WNA yang ingin masuk ke Papua dan Papua Barat.
Terkait kronologi kerusuhan, Syaiful Bahri berpandangan tidak terlalu yakin apabila kerusuhan ini tidak ada provokatornya. Pasti ada. Sebab itu harus diantisipasi oleh pemerintah adanya provokator untuk membuat Papua dan Papua Barat terjadi kerusuhan. "Kanalisasi segera jangan dibiarkan," katanya.
Kondisi terkini di Papua dan Papua Barat, ia mengatakan sudah kondusif. Namun aparat keamanan baik TNI maupun Polri belum ditarik. Apabila sudah benar-benar kondusif baru pasukan ditarik. Komisi I DPR juga sudah melakukan rapat dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Pertahanan, TNI, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi dan Kementerian Luar Negeri.
Syaiful Bahri menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia yang utamakan. Kemenlu mempunyai diplomasi dengan interpol untuk memburu para dalang kerusuhan Papua dan Papua Barat. Namun ia lebih berharap mereka memiliki sikap berani untuk pulang ke Indonesia. "Tapi kalau jentel ya balik ke Indonesia. Kalau tidak ada yang bertanggungjawab bahaya," jelasnya.
Ia juga mencium ada upaya kerusuhan di Papua dan Papua Barat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Seharusnya, para pemberontak di Papua dan Papua Barat dibina agar WNI sadar bahwa NKRI harga mati. "Lebih banyak politisnya masalah Papua ini. Jadi pemerintah harus serius membangun Papua," pungkasnya.
