e-Musrenbang Surabaya: Masih Jauh dari Harapan?

Namun, usulan tersebut ditolak dengan alasan bahwa kondisi masih layak. Sedangkan, beberapa usulan lainnya dengan keadaan yang tidak terlalu mendesak dibutuhkan oleh masyarakat langsung disetujui. Seperti konstruksi jalan paving baru lebar 2m yang terletak pada Kedurus Gg. II (Depan Punden RT.08) yang dapat dilihat bahwa kondisi jalan tersebut masih layak (Lihat Gambar)

dok. priabadi

 sumber: musrenbang-surabaya.go.id, 2016

Selain itu, kebutuhan lainnya seperti permintaan Meja Ping Pong sebanyak 2-5 buah meja di berbagai Kelurahan, mendapatkan persetujuan dari permintaan tersebut. Padahal, kebutuhan tersebut bukan menjadi kebutuhan yang utama jika disandingkan dengan kebutuhan terhadap perbaikan jalan over lay,terlebih lagi terdapat beberapa kelurahan yang memiliki permintaan Meja Ping Pong tidak menyampaikan alasan mengapa mereka membutuhkan Meja Ping Pong tersebut, bahkan dana untuk memenuhi permintaan Meja Ping Pong, dapat mencapai lebih dari Rp. 30.000.000. Sehingga, tampaknya partisipasi yang telah berlangsung dalam proses e-Musrebang masih jauh dari harapan

Selanjutnya, sistem e-Musrenbangini juga difokuskan untuk pembangunan berorientasi lingkungan yang ditujukan untuk peningkatan daya saing ekonomi, karena Surabaya menjadi kota tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Namun, jika usulan yang disaring hanya terbatas pada usulan yang berpotensi untuk meningkatkan pembangunan pariwisata, maka dengan kata lain kebutuhan-kebutuhan yang dianggap prioritas oleh masyarakat dapat terlalaikan atau tidak terpenuhi

Permasalahan lainnya terdapat pada ketidakjelasan data yang terdapat pada website http://musrenbang.surabaya.go.id/. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016, disebutkan bahwa dari sekitar 2000 usulan, namun yang disetujui hanya 0 usulan (Lihat Gambar)

tangkapan layar musrenbang-surabaya

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 2339 usulan, tidak ada satupun yang disetujui. Hal ini terjadi sampai pada tahun 2016. Namun, jika dilihat dari tabel usulan 2014 sampai 2016, terdapat sekitar 1000 lebih usulan pertahun yang disetujui dan telah dikerjakan oleh pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan informasi yang dapat membuat para pembaca merasa bingung dalam memperoleh informasi.

Selain itu, permasalahan juga terdapat pada sesi tanya jawab online yang ada pada website musrenbang-surabaya.go.id. Pada sesi tanya jawab online terdapat beberapa hambatan, para pengguna layanan harus melakukan verifikasi dengan memasukan nama terlebih dahulu lalu akan memasuk chat room. Namun, penulis telah melakukan verifikasi berulang kali dan tidak terjadi perubahan, dengan kata lain, penulis tidak berhasil masuk ke dalam chat room. Penulis mencoba untuk melakukan hal yang sama di waktu yang berbeda dan akhirnya dapat memasuki chat room dan dapat melakukan tanya jawab online. Namun, pertanyaan yang diajukan oleh penulis tidak mendapat tanggapan. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya pelayanan yang diberikan dalam sesi tanya jawab onine yang disediakan serta masih kurangnya koneksi untuk masuk ke dalam chat room tanya jawab online

Bedasarkan permasalahan yang ada, upaya mengatasinya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mengajukan banding. Banding ini dimaksudkan untuk memperoleh alasan yang jelas mengapa aspirasi masyarakat tidak disetujui. Sehingga dengan adanya banding, dapat meminimalisir terjadinya KKN pada para aparat pemerintah yang berwenang dalam memilih usulan yang disetujui. Cara lainnya dapat dilakukan dengan mempublikasikan dasar dalam menentukan suatu usulan di setujui atau ditolak, dengan kata lain, aparat pemerintah yang bewerwenang tidak hanya sekedar memberikan alasan "mengapa" usulan yang diberikan disetujui ataupun ditolak, tetapi harus berlandaskan dengan dasar yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya dasar penentuan tersebut, tidak merugikan masyarakat yang usulannya di tolak. Cara selanjutnya untuk mengatasi permasalahan berikutnya adalah pemilihan usulan dalam e-Musrenbang tidak perlu dibatasi dalam usulan-usulan yang bersifat membangun pariwisata saja. 

Dengan kata lain, e-Musrenbang pemilihannya harus berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Jika ingin memajukan pariwisata Kota Surabaya, sebaiknnya dijadikan dalam satu program lainnya yang berfokus pada pariwisata, bukan dengan e-Musrenbang. Selain itu, upaya dalam mengatasi permasalahan yang lain juga dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem informasi pada website e-Musrenbang baik dalam penyesuaian antara tabel usulan dan ringkasan usulan yang disetujui dan perbaikan layanan dalam tanya jawab online. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengunjung website dalam memperoleh informasi, sehingga tidak ada informasi yang timpang ataupun tidak sesuai.

Sumber:

Brinkerhoff, D. W., & Crosby, B. (2002). Managing Policy Reform: Concept and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries. Bloomfield: Kumarian Press.

Klun, M. e. (2011). Proceedings of The 11th European Conference on E-Government. Academic Cpmferences and Publishing International Limited.