Mohon tunggu...
Rizky Prabowo Rahino
Rizky Prabowo Rahino Mohon Tunggu... Wiraswasta - Entreprenuer, Stock Enthusiast

Hanya untuk ruang menyalurkan hobi. Sedang belajar menulis apapun di waktu senggang secara santuy, bebas dan ringan. Jika rerkadang mengkritik harap dimaklumi.

Selanjutnya

Tutup

Inovasi Artikel Utama

Super App Pelayanan Publik Digagas Kominfo, Tergiur Suksesnya WeChat?

16 Juli 2022   14:34 Diperbarui: 20 Juli 2022   12:32 1049
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi Logo WeChat. (sumber: Reuters via kompas.com) 

Dari sisi pengguna, menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu aplikasi tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Masyarakat juga tak perlu mendownload aplikasi berbeda-beda yang notabene punya fungsi sama. Aplikasi yang banyak tentu meribetkan dan menyita memori penyimpanan smartphone lebih besar.

Di sisi lain bagi pemerintah, kehadiran Super App yang mengakomodir pelayanan publik tentu menghemat anggaran. Bayangkan saja, sekarang ada 24.400 aplikasi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri, padahal punya fungsi sama.

Alangkah baiknya, dana untuk membuat aplikasi serta maintenance rutin yang dikeluarkan sebelumnya, bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya atau digunakan untuk maintenance Super App.

Ilustrasi Sederhana Super App Pelayanan Publik Versi Saya

Pada bagian ini, saya akan mengilustrasikan konsep sederhana Super App Pelayanan Publik versi saya secara singkat. Namun, tentu setiap orang punya konsep berbeda-beda yang bebas untuk dituangkan.

Jika memang tujuannya untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, maka otomatis aplikasi pemerintah yang selama ini tidak optimal dan berfungsi sama harus ditutup.

Tugas selanjutnya adalah membuat satu holding Super App yang saya namai Public Service Indonesia.

Public Service Indonesia memuat berbagai macam menu, bisa dibagi menu per kementerian atau badan pemerintahan sesuai bidang pelayanan masing-masing.

Satu contoh, menu Kementerian Dalam Negeri misalnya. Di dalamnya memuat pelayanan pengurusan dokumen pendudukan dari tingkat Pemerintah Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Bahkan, lebih baik lagi jika menu yang disediakan bisa menyasar ke tingkat RT atau RW. Sehingga, tidak ada lagi aplikasi khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang terpisah-pisah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
Mohon tunggu...

Lihat Konten Inovasi Selengkapnya
Lihat Inovasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun