Education itu merubah perilaku dengan merubah pemahaman, sikap atau perasaan orang. Perilaku yang terbentuk sifatnya sukarela. Bukan karena hukuman. Bukan pula karena keterbatasan lingkungan atau fisik. Semisal, orang cuci tangan karena paham tangan bisa terkena virus karena saat keluar rumah menyentuh benda-benda yang bisa mengandung virus seperti waktu belanja, seperti dagangan yang dipilah pilih orang.
Ketiga strategi besar itu harus saling mendukung tapi mesti tetap dengan jatidirinya masing-masing. Saling mendukung bukan berarti kompromi.
Misalnya, kalau ingin menerapkan enforcement, maka terapkan secara murni dan konsekuen. Saya bukan ahli hukum tapi perasaaan, agar sukses penegakkan hukum itu harus jelas, tidak ambigu, lugas dan diterapkan tanpa tebang pilih.
Kalau ditetapkan warga tidak boleh keluar dari kota kabupatennya, ya sudah terapkan apa adanya. Jangan pilih kasih. Jangan bermain istilah. Jangan buat standar ganda.
Kalau ingin menerapkan edukasi, maka lakukan secara atraktif, kreatif dan inovatif sehingga orang tertarik mempelajari dan mempraktikkan saran-saran yang disampaikan.
Jangan berkompromi atau dengan kata lain, saling mereduksi. Misalnya, ingin intervensi enforcement tapi tidak ada hukuman atau sangsi yang jelas. Yang ada hanya himbuan, yang merupakan bentuk education (tapi membosankan). Atau kegiatannya edukasi tapi diisi dengan marah-marah dan ada  hukum menghukum seperti push-up (bentuk enforcement tapi nanggung).
Boleh saling mendukung walau mungkin ada keterbatasan. Semisal, enforcement dan education bisa dikawinkan. Education diarahkan untuk membangun pemahaman warga tentang risiko, cara pencegahan dan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan hukum. Lebih lanjut, education harus dapat membentuk mayoritas yang patuh dan menyisakan devian yang lebih sedikit, yang kemudian akan "disikat" dengan enforcement yang murni dan konsekuen.
Jadi, apapun caranya, yang penting konsekuen dengan jati diri masing-masing strategi. Â
