Ekspansi Bisnis Retail, Bahayakah?

Hal yang dimaskudkan adalah untuk membuka lapangan kerja. Untuk itu, pemerintah daerah tidak tanggung-tanggung memberikan mekanisme perizinan yang cepat untuk membangun gerai bisnis retail dengan jumlah lebih dari 20 unit dalam waktu beberapa bulan (voxntt.com, 15/12/21).

Selain itu, sebagai cara untuk memuluskan bisnis ini, pemilik bisnis menawarkan akan bekerjasama dengan umkm lokal. bentuk kerjasamanya adalah dengan membantu memasang produk-produk dari umkm lokal yang sudah diseleksi menurut strandar mereka di gerai-gerai miliknya (voxntt.com, 20/04/22).

Terhadap kedua dalil ini, beberapa poin kemudian bisa dipertanyakan, pertama, bagaimana mungkin jika kebijakan ini akan diteruskan sementara di pihak lain terdapat usaha-usaha pemberdayaan seperti pengembangan bumdes ataupun UMKM milik masyarakat yang belum banyak digarap secara serius? 

Pertanyan ini muncul karena sangat sedikit sekali publik lokal mendengar tentang cerita sukses kedua jenis usaha kemasyarakat ini. 

Yang ada kebanyakan hanyalah cerita tentang pencarian dana, tanpa diikuti berita mengenai pemanfaatan dana itu, atau yang lebih menghebohkan adalah cerita tentang kepala desa yang mesti mendekam di penjara terkait persoalan korupsi dana desa (tribunenews.com. 15/05(21).

Pertanyaan kedua adalah ketika terjadi investasi pengusaha atau bisnis waralaba dari luar daerah, apakah usaha-usaha masyarakat lokat sudah disiapkan dan didampingi agar bisa bersaing secara sehat dengan pengusaha dari luar?

 Dikatakan demikian karena pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan ini, dalam hal pemerintah mesti bisa memikirkan dengan seksama tentang perputaran uang yang tidak hanya diserap oleh bisnsis retail besar itu. 

Perlu juga melihat uang itu bisa diserap oleh pengusaha dan bisnis lokal. Hal ini penting karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Uang atau modal di daerah tidak akan keluar daerah tetapi berputar di daerah untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Selain itu, hal lain yang tidak kalah pentingnya, ialah pertanyaan ketiga yakni sudahkan pemerintah membantu dan mendampingi secara serius usaha di daerah lokal, entah itu Bumdes atau UMKM lokal dalam mempersiapkan produk mereka sehingga sesuai standar dan akhirnya bisa dipasarkan juga di gerai-gerasi milik pebisnis retail besar dan modern? 

Pertanyaan ini penting untuk melihat kembali sejauh mana keseriusan kebijakan membuka pintu bagi pengusaha luar tanpa meninggalkan atau mempersiapkan pengusaha lokal.

Sebab, kalau sungguh tidak ada perhatian tentang hal ini, maka janji untuk membantu memasarkan produk UMKM lokal dari pebisnis retail besar atau pengusaha waralaba itu akan menjadi senjata untuk mematikan usaha lokal. Hal itu terjadi karena mereka yang membuat kebijakan, memberikan janji atau membuat standar tanpa membuka peluang atau bahkan membantu pengusaha lokal untuk mencapai apa yang dijanjikan.