Agar harapan-harapan tersebut menjadi kenyataan, keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan harus ditingkatkan. Menurut survei CSIS (2023), sebanyak 71% responden setuju bahwa melibatkan warga dalam proses legislasi dapat memperkuat legitimasi kebijakan. Ini menunjukkan bahwa DPR harus menyediakan cara berkomunikasi dan berkonsultasi dengan masyarakat yang efektif. Misalnya, dalam setiap penyusunan RUU seharusnya ada tahap konsultasi publik atau dialog langsung dengan konstituen. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan cenderung sesuai dengan kebutuhan rakyat. Partisipasi ini juga mengajarkan wakil rakyat mendengar secara langsung aspirasi masyarakat, bukan sekadar mengambil keputusan secara tertutup. Harapan masyarakat terhadap DPR adalah wakil yang bukan saja "turun tangan" mendengar, tetapi juga menenggang aspirasi itu menjadi keputusan politik yang bermanfaat.
Meski begitu, tantangan yang dihadapi DPR dalam merealisasikan harapan rakyat cukup besar. Sebagian publik memandang bahwa selama ini ada jarak antara kepentingan politik wakil dengan keinginan rakyat. Seperti disampaikan Hendri Satrio, alih-alih fokus mengatasi kebutuhan ekonomi masyarakat, DPR malah sibuk merevisi undang-undang yang dianggap bukan prioritas rakyat. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis dan menilai DPR belum sepenuhnya menjalankan fungsi legislasinya untuk kepentingan rakyat. Padahal secara ideal, proses legislasi diharapkan berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Checks and balances dalam sistem presidensial mensyaratkan DPR dan eksekutif saling mengawasi; bila DPR hanya 'ikut-ikut' saja, legitimasi kebijakan bisa melemah. Karenanya, mengaktualkan harapan rakyat menuntut agar DPR kembali mengedepankan proses yang terbuka dan melibatkan publik sebagai mitra, bukan sekadar penerima aspirasi pasif.
Tantangan dan Kesimpulan
Merekam kinerja DPR dan mengaktualkan harapan rakyat adalah dua hal penting dalam usaha menuju demokrasi yang lebih baik. Merekam kinerja melalui laporan resmi dan media sosial memberikan data kepada rakyat untuk menilai seberapa baik wakil mereka bekerja. Dengan rekam jejak yang jelas, masyarakat bisa memberi umpan balik. Contohnya, catatan kehadiran sidang dari WikiDPR membantu publik melihat kinerja anggota Dewan. Sementara itu, mengaktualkan harapan rakyat berarti DPR harus membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan publik, seperti ekonomi dan pendidikan, serta melibatkan masyarakat dalam proses legislatif.
Dalam praktiknya DPR dan warga harus bekerja sama untuk mengatasi kesenjangan yang ada. DPR sudah berusaha menggunakan media digital untuk komunikasi yang lebih akuntabel, dan masyarakat diminta untuk aktif memberikan masukan. Dengan pemilu yang baik dan kesadaran politik, rakyat dapat memilih wakil yang sesuai harapan. Perbaikan sistem informasi dan kontrol publik diperlukan untuk membuat DPR lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Jika DPR serius meningkatkan transparansi dan partisipasi, kepercayaan publik dapat pulih dan harapan keterwakilan yang pro-rakyat bisa terwujud. Singkatnya, merekam kinerja dewan secara terbuka dan mengaktualkan harapan rakyat adalah langkah berkelanjutan menuju parlemen yang benar-benar melayani kemaslahatan bersama.
Daftar PustakaÂ
Anggoro, H. A., & Hanafi, A. (2021). Membumikan e-Parliament: Sistem Monev Internal Keterbukaan Informasi DPR RI. Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Publik.
Bad'an Pusat Statistik. (2023). Statistik Kemiskinan Indonesia. Jakarta: BPS.
Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. (2024). Publikasi Digital DPR: Kolaborasi dengan META Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
Centre for Strategic and International Studies. (2023). Survei Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi. Jakarta: CSIS.
Hendri, S. (2023). "Agenda DPR dan Harapan Publik." Jurnal Politik Indonesia, 12(2), 79--87.
