GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT: Pelaksanaannya Dalam Bidang Politik dan Ekonomi

INDONESIA adalah sebuah negara yang unik di mana kedaulatan rakyat menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan. Konsep kedaulatan rakyat ini diartikulasikan oleh para founding fathers, termasuk Mohammad Hatta, yang merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Mohammad Hatta, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Hatta, adalah seorang tokoh nasionalis dan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan salah satu arsitek utama dalam pembentukan negara Indonesia modern, dan juga turut berperan penting dalam pengembangan konsep-konsep politik dan sosial di Indonesia. Salah satu konsep yang paling terkenal dari Bung Hatta adalah konsep kedaulatan rakyat.

Menurut Bung Hatta, kedaulatan rakyat adalah suatu konsep politik di mana kekuasaan dalam negara berada pada tangan rakyat. Dalam konsep ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan pemerintahan harus melayani kepentingan rakyat. Konsep ini menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia dan diadopsi ke dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui tiga aspek penting, yaitu hak suara, pemilihan umum, dan partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Hak suara diberikan kepada semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang dianggap dapat melayani kepentingan rakyat. Pemilihan umum dilakukan secara berkala untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara, baik itu di tingkat nasional maupun lokal.

Partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan juga menjadi aspek penting dalam kedaulatan rakyat. Rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat dalam pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi rakyat ini dapat dilakukan melalui berbagai forum seperti pertemuan publik, konsultasi, dan referendum.

Kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem pemerintahan Indonesia memiliki banyak manfaat bagi negara dan rakyatnya. Pertama, dengan adanya kedaulatan rakyat, rakyat Indonesia merasa memiliki kendali atas nasibnya sendiri, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk membangun negara. Kedua, kedaulatan rakyat memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, agama, atau jenis kelamin. Ketiga, kedaulatan rakyat mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan dapat memenuhi kebutuhan rakyat.

Konsep kedaulatan rakyat yang diperkenalkan oleh Mohammad Hatta juga menjadi salah satu konsep politik yang dipegang teguh oleh Sukarno. Menurut Sukarno, kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dalam pemerintahan Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemilik utama negara dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai hal yang paling utama. Dalam pandangan Sukarno, kedaulatan rakyat adalah sebuah konsep yang luas dan mencakup banyak aspek, termasuk politik, ekonomi, dan sosial.

Sukarno menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus diterjemahkan dalam bentuk nyata, dan bukan hanya sekadar slogan kosong. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus selalu melayani kepentingan rakyat, dan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam segala hal. Oleh karena itu, Sukarno juga memperjuangkan konsep "ekonomi rakyat", yang menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan pengembangan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan rakyat.

Sukarno juga mengartikulasikan kedaulatan rakyat dalam konsep "nasakom", singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini menggabungkan nilai-nilai nasionalisme, agama, dan sosialisme sebagai landasan utama bagi pembangunan negara Indonesia. Dalam pandangan Sukarno, nasakom adalah sebuah konsep politik yang inklusif, yang dapat mengakomodasi kepentingan semua golongan masyarakat, tanpa memandang suku, agama, atau kelas sosial.

Dalam praktiknya, implementasi kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Indonesia pada masa kepemimpinan Sukarno tidak selalu berjalan lancar. Terdapat beberapa kebijakan yang kontroversial, seperti nasionalisasi perusahaan asing dan kebijakan agraria yang kontroversial, yang memicu ketidakpuasan dan ketegangan di masyarakat.

Founding Fathers lainnya yang juga memiliki pemikiran yang sangat kuat tentang konsep kedaulatan rakyat ini adalah Tan Malaka. Bagi Tan Malaka, kedaulatan rakyat memiliki makna yang sangat penting dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Tan Malaka, kedaulatan rakyat harus diartikan sebagai kekuasaan yang berada sepenuhnya di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui partisipasi aktif rakyat dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Ia berpendapat bahwa rakyat adalah pemilik utama negara, dan segala keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan rakyat harus dibuat oleh rakyat itu sendiri.

Tan Malaka juga menekankan pentingnya kesadaran politik dan kesadaran kelas dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat. Ia mengajak rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sejati, bukan hanya kemerdekaan politik belaka, tetapi juga kemerdekaan ekonomi dan sosial. Menurutnya, kemerdekaan sejati hanya dapat dicapai jika rakyat memiliki kendali penuh atas kehidupan politik, ekonomi, dan sosialnya sendiri.

Dalam pandangan Tan Malaka, implementasi kedaulatan rakyat harus dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah penguasaan kekuasaan politik oleh rakyat, yang diwujudkan dalam bentuk pemerintahan rakyat yang demokratis. Tahap kedua adalah pengambilalihan kendali penuh atas sumber daya ekonomi oleh rakyat, yang diwujudkan dalam bentuk ekonomi nasional yang berbasis pada kebutuhan rakyat. Tahap ketiga adalah pemberdayaan rakyat dalam bidang sosial, yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam praktiknya, implementasi kedaulatan rakyat menurut Tan Malaka terbukti cukup sulit dilakukan, terutama dalam konteks politik dan ekonomi Indonesia yang kompleks. Meskipun demikian, konsep kedaulatan rakyat yang diperkenalkan oleh Tan Malaka tetap menjadi prinsip utama dalam perjuangan sosial dan politik di Indonesia, dan menjadi inspirasi bagi banyak gerakan sosial dan politik hingga saat ini.

Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Era Reformasi

 Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 di Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, khususnya dalam bidang demokrasi ekonomi. Meskipun demikian, perkembangan kedaulatan rakyat di era reformasi masih mengalami kendala dan tantangan yang cukup besar.

Dalam bidang politik, reformasi telah membawa perubahan signifikan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, bebas, dan rahasia telah memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara.

Namun, dalam bidang ekonomi, tantangan untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat masih cukup besar. Pemerintah masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam mengembangkan sektor ekonomi yang berpihak pada rakyat, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, serta dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu.

Dalam upaya memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, beberapa langkah telah dilakukan, seperti pengembangan sektor ekonomi rakyat, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pengembangan industri kecil dan menengah. Pemerintah juga telah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap sektor ekonomi tertentu, seperti pertambangan dan energi, untuk memastikan bahwa keuntungan dari sektor-sektor tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Selain itu, beberapa gerakan sosial dan politik di Indonesia telah memperjuangkan demokrasi ekonomi dan kedaulatan rakyat, seperti gerakan reforma agraria dan gerakan anti-korporasi. Gerakan-gerakan tersebut menuntut adanya redistribusi tanah dan sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Meskipun masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat di era reformasi, namun upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya keinginan dan tekad untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

Sebagai presiden yang terpilih pada tahun 2014 dan 2019, Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, terutama dalam bidang politik dan ekonomi.

Dalam bidang politik, Jokowi menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Pada masa kepemimpinannya, Jokowi telah memperkuat lembaga negara yang terkait dengan demokrasi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta memperjuangkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih dan adil.

Selain itu, Jokowi juga mendorong partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan melalui berbagai program partisipatif, seperti pengembangan desa dan program padat karya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara.

Dalam bidang ekonomi, Jokowi telah menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan memperkuat sektor ekonomi rakyat. Beberapa program yang diluncurkan antara lain, Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan dan modal usaha kepada masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi di pedesaan melalui pengembangan desa wisata dan pertanian organik.

Selain itu, Jokowi juga memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap sektor ekonomi yang penting bagi rakyat, seperti sektor pertanian dan energi. Pemerintah juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam menjaga kedaulatan nasional, seperti program swasembada pangan dan program pengembangan infrastruktur strategis.

Namun, di sisi lain, Jokowi juga dihadapkan pada berbagai kendala dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, seperti korupsi, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi masih memerlukan langkah-langkah yang lebih konkrit dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat dalam bidang politik dan ekonomi menunjukkan adanya keinginan dan tekad untuk memperkuat partisipasi aktif rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini pun menjadi komitmen yang kuat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Hal ini diungkapkannya dalam pidato seusai dirinya resmi dilantik sebagai Presiden RI masa jabatan 2024-2029. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuasaan sepenuhnya adalah milik rakyat. Dengan demikian, lanjutnya, yang berkuasa harus seizin rakyat dalam menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. "Kita harus selalu ingat setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri," kata Prabowo, Minggu (20/10/2024). (Bisnis.com)

Menurut Prabowo, kedaulatan bangsa sepenuhnya adalah kedaulatan rakyat. Dia menekankan, kekuasaan yang dijalankan pemerintah hanya sah jika dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat, kita berkuasa seiizin rakyat dan kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

Prabowo juga mengingatkan seluruh pejabat negara agar tidak bekerja hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo juga menekankan pentingnya membebaskan seluruh rakyat dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan sebagai cerminan dari bangsa yang merdeka.

"Saudara-saudara sekalian, kita harus selalu sadar bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan," tandas Prabowo dalam penutup pidatonya.

Dengan pidato penuh semangat tersebut, Prabowo menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan memastikan bahwa kepemimpinannya berfokus pada kesejahteraan bangsa.

Kedaulatan rakyat sering diidentikkan dengan demokrasi yang di era modern sekarang cenderung tidak lagi hanya dipandang melulu sebagai sebuah konsep politik. Demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga menjadi tuntutan zaman yang tidak kalah menonjolnya dibandingkan demokrasi politik.

Rakyat semakin lama semakin cerdas dan sadar bahwa jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat eksistensi rakyat dalam kehidupan bernegara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan dinamika penetrasi kekuatan ekonomi global yang merambah masuk dalam perekonomian nasional yang cenderung tidak berpihak kepada mayoritas rakyat berdaulat bangsa ini. Sebab jaminan demokrasi politik tidak selalu melahirkan suatu kondisi yang demokratis dalam distribusi atau penjatahan sumber-sumber ekonomi. Karenanya, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dirumuskan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik.

Beberapa Rekomendasi

Untuk dapat mengimplementasikan kedaulatan rakyat secara baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan:

1.  Penguatan Partisipasi Rakyat: Penting untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan politik dan ekonomi. Pemerintah dapat membuka ruang dialog dan konsultasi dengan masyarakat, memfasilitasi partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, dan memperkuat lembaga-lembaga partisipatif seperti kelompok advokasi, kelompok kepentingan, dan organisasi masyarakat sipil.

2.  Pengembangan Demokrasi Ekonomi: Dalam rangka meningkatkan kedaulatan ekonomi, perlu dilakukan pengembangan demokrasi ekonomi, di mana rakyat dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan pengambilan kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong partisipasi rakyat dalam kepemilikan bisnis, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperkuat mekanisme untuk mengawasi bisnis besar.

3.  Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah penting dalam meningkatkan kedaulatan rakyat. Pemerintah dapat memperkuat sistem pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja, memperkuat kesehatan dan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat akses rakyat terhadap informasi dan teknologi.

4. Memperkuat Anti-Korupsi: Korupsi merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat mekanisme untuk mencegah dan mengatasi konflik kepentingan.

5.  Peningkatan Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kedaulatan rakyat. Pemerintah dapat memperkuat pembangunan infrastruktur, memperkuat akses rakyat terhadap infrastruktur, dan memperkuat mekanisme untuk mengawasi pembangunan infrastruktur.

6.  Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Kesejahteraan rakyat merupakan indikator penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat program-program kesejahteraan rakyat, termasuk program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta memperkuat mekanisme untuk melindungi hak-hak rakyat.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan akan meningkatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Hal ini akan membawa keberhasilan dalam membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera di masa depan.*****