Sebagai presiden yang terpilih pada tahun 2014 dan 2019, Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, terutama dalam bidang politik dan ekonomi.
Dalam bidang politik, Jokowi menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Pada masa kepemimpinannya, Jokowi telah memperkuat lembaga negara yang terkait dengan demokrasi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta memperjuangkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih dan adil.
Selain itu, Jokowi juga mendorong partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan melalui berbagai program partisipatif, seperti pengembangan desa dan program padat karya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara.
Dalam bidang ekonomi, Jokowi telah menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan memperkuat sektor ekonomi rakyat. Beberapa program yang diluncurkan antara lain, Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan dan modal usaha kepada masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi di pedesaan melalui pengembangan desa wisata dan pertanian organik.
Selain itu, Jokowi juga memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap sektor ekonomi yang penting bagi rakyat, seperti sektor pertanian dan energi. Pemerintah juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam menjaga kedaulatan nasional, seperti program swasembada pangan dan program pengembangan infrastruktur strategis.
Namun, di sisi lain, Jokowi juga dihadapkan pada berbagai kendala dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, seperti korupsi, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi masih memerlukan langkah-langkah yang lebih konkrit dan berkesinambungan.
Secara keseluruhan, komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat dalam bidang politik dan ekonomi menunjukkan adanya keinginan dan tekad untuk memperkuat partisipasi aktif rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.
Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini pun menjadi komitmen yang kuat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Hal ini diungkapkannya dalam pidato seusai dirinya resmi dilantik sebagai Presiden RI masa jabatan 2024-2029. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuasaan sepenuhnya adalah milik rakyat. Dengan demikian, lanjutnya, yang berkuasa harus seizin rakyat dalam menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. "Kita harus selalu ingat setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri," kata Prabowo, Minggu (20/10/2024). (Bisnis.com)
Menurut Prabowo, kedaulatan bangsa sepenuhnya adalah kedaulatan rakyat. Dia menekankan, kekuasaan yang dijalankan pemerintah hanya sah jika dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
"Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat, kita berkuasa seiizin rakyat dan kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat," jelasnya.
Prabowo juga mengingatkan seluruh pejabat negara agar tidak bekerja hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
