Tubuh untuk Dijual, Moral untuk Dipamerkan: Wajah Hipokrit Kota Bandar Lampung

LSM Lentera Perempuan mencatat peningkatan laporan kekerasan seksual terhadap PSK jalanan dalam dua tahun terakhir. Namun dari puluhan kasus, hanya segelintir yang diproses. "Karena siapa yang akan membela perempuan yang dianggap 'sudah rusak'? Hukum pun enggan bergerak bila korban bukan dari kelas menengah," kata Nurul, aktivis perempuan di Bandar Lampung.

Kemiskinan yang Dipaksa Diam

Mayoritas PSK di Lampung berasal dari desa-desa yang tertinggal. Minim pendidikan, miskin koneksi, dan dicekik kebutuhan. Beberapa di antaranya adalah janda muda, korban kekerasan rumah tangga, bahkan mantan buruh migran yang pulang tanpa hasil. Tubuh jadi satu-satunya modal tersisa.

"Masyarakat suka menyuruh kami tobat, tapi tidak pernah menawari pekerjaan," ujar Maya getir. Ia mengaku pernah mencoba menjadi karyawan toko, namun langsung dikeluarkan ketika masa lalunya terbongkar. "Kau boleh berubah, tapi orang tak akan pernah membiarkanmu berubah."

PSK tak punya serikat. Tak punya perlindungan hukum. Mereka tak bisa lapor jika dipukul pelanggan. Mereka tak bisa menolak bila polisi meminta uang "keamanan". Di mata negara, mereka bukan profesi. Tapi dalam praktik ekonomi kota, mereka adalah realitas yang dipakai---lalu dibuang.

Apa yang Dibiarkan, Akan Membusuk

Lampung sering dibanggakan sebagai tanah para penyimbang, warisan budaya, dan spiritualitas tinggi. Namun para pemimpin daerah tampaknya lebih sibuk mengelola warisan daripada memikirkan kenyataan. Prostitusi tak butuh pengakuan, tapi perlu regulasi. Tanpa itu, perempuan-perempuan seperti Maya dan Wati hanya akan terus menjadi korban---dari pelanggan, dari aparat, dari masyarakat, bahkan dari negara yang membungkam mereka dengan diam.

Karena apa yang terus dibiarkan dalam gelap, bukan hanya hidup liar---tapi akan membusuk, meracuni kota ini dari dalam.