SAAT para pejabat sibuk memoles citra dan baliho menyebut Lampung "Berjaya", ada kenyataan lain yang bersembunyi di sudut-sudut kota---malam yang dibeli, tubuh yang disewa, dan harapan yang digadaikan. Di balik slogan dan seremonial, pekerja seks komersial (PSK) tetap jadi pemandangan senyap yang dibiarkan hidup---tanpa perlindungan, tanpa pengakuan, tapi terus dimanfaatkan, secara ekonomi maupun politis.
Di Jalan Yos Sudarso, Rajabasa, hingga daerah Panjang, tubuh perempuan dijajakan seperti barang sisa. Tak ada papan nama, tak ada lokalisasi resmi, hanya kode yang dimengerti pembeli setia dan suara kendaraan yang melambat tiap malam.
Maya, bukan nama sebenarnya, adalah satu dari ratusan perempuan yang berdiri di antara kegelapan dan ketidakpedulian. "Kami ini bukan kriminal, tapi juga bukan warga yang dianggap sah," katanya. Ia telah menjajakan tubuhnya sejak usia 24 tahun. Kini, di umur 30-an, tubuhnya mulai ditawar murah oleh pelanggan yang makin muda dan makin kasar.
"Kalau lagi apes, dapat 100 ribu semalam. Kalau mujur, bisa tiga pelanggan. Tapi resikonya? Bisa kena tampar, nggak dibayar, atau malah ditangkap Satpol PP. Dan nggak ada yang peduli."
Razia yang Tak Pernah Usai
Setiap tahun, pemerintah daerah memamerkan agenda "penertiban moral". Razia demi razia dilakukan oleh Satpol PP dengan iringan kamera media lokal. PSK dijaring, didata, diberi penyuluhan sepihak, lalu dilepas. Keesokan malam, semuanya kembali seperti semula. Ini bukan solusi, tapi tontonan.
"Razia itu buat konten saja. Biar dikira kerja," sindir Wati, PSK veteran yang telah 20 tahun melayani pelanggan dari kalangan sopir truk hingga mahasiswa. "Yang penting bukan kami hilang, tapi supaya orang-orang bisa merasa lebih suci karena melihat kami dipermalukan."
Ironisnya, dalam banyak razia, pelanggan tak pernah dijerat. Tidak ada pencatatan nama, apalagi pemrosesan hukum. "Yang jadi objek hanyalah perempuan. Seakan-akan laki-laki tak pernah beli seks, seakan dosa hanya milik kami," lanjut Wati dengan nada dingin.
Kota Tanpa Lokalisasi, Prostitusi Tanpa Batas
Lampung tak memiliki lokalisasi resmi sejak era kampanye moral pasca-Reformasi. Namun bukan berarti prostitusi menghilang. Ia beradaptasi, menyusup ke indekos, hotel kelas melati, aplikasi kencan, dan bahkan media sosial. Tanpa regulasi, tak ada perlindungan. PSK makin terpinggir, dan praktik makin brutal.
Dalam kondisi ini, muncullah makelar, muncullah preman, muncullah polisi-polisi yang "mengawasi"---kadang sebagai pelindung, kadang sebagai pemalak. Semua tahu, semua diam.
