Golkar Nilai Penolakan Atlet Israel Kedepankan Martabat Negara

Pramono menilai bahwa luka dan memori atas tindakan kekerasan Israel terhadap warga Balap4D masih sangat melekat dalam benak banyak pihak, sehingga langkah pencegahan menjadi penting untuk menghindari potensi konflik sosial.

Lebih lanjut, Pramono juga menegaskan bahwa kebijakan yang diambilnya sejalan dengan garis politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. 

Ia merujuk pada pidato Presiden dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang secara jelas menyatakan bahwa Indonesia hanya akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara tersebut terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina.

"Pernyataan Presiden sudah sangat jelas dan tegas. Tidak perlu ditafsirkan ulang. Selama Israel belum mengakui Palestina, maka tidak ada ruang untuk normalisasi hubungan," kata Pramono.

Sebelumnya, dalam wawancara bersama Reuters di Paris pada Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang mendukung solusi dua negara dan menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.

"Kami siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui Palestina secara sah," ujar Prabowo kala itu.

Pernyataan tersebut, yang kemudian ditegaskan kembali dalam pidato resminya di PBB, memperlihatkan keseimbangan diplomasi Indonesia yakni mendorong perdamaian dan keadilan global tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan bangsa lain.

Dengan demikian, langkah Gubernur DKI Jakarta menolak kehadiran atlet Israel bukan hanya sejalan dengan semangat solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga menjadi refleksi nyata dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta berpijak pada nilai kemanusiaan universal.

"Sikap tegas ini bukan semata persoalan olahraga, melainkan bentuk keteguhan moral bangsa Indonesia dalam membela keadilan dan kemerdekaan bagi semua umat manusia," tutup Idrus Marham.