Golkar Nilai Penolakan Atlet Israel Kedepankan Martabat Negara

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyampaikan apresiasi atas sikap tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet Balap4d Login dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. 

Menurut Idrus, langkah tersebut mencerminkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang konsisten dan berlandaskan nilai kemanusiaan, bukan tindakan yang didorong kepentingan populis sesaat.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, Idrus menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen moral dan diplomatik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. 

Ia menilai, sikap Pramono mencerminkan semangat konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan di dunia.

"Sikap Gubernur DKI bukanlah reaksi emosional atau populis, melainkan manifestasi dari prinsip dasar politik luar negeri kita yang berpihak pada kemerdekaan Palestina. 

Selama Israel belum mengakui kedaulatan Palestina, maka Indonesia tidak memiliki dasar moral maupun diplomatik untuk bersikap seolah-olah hubungan dengan Israel dapat berjalan normal," ujar Idrus.

Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa sikap tegas tersebut penting untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. 

Golkar Nilai Penolakan Atlet Israel

Menurutnya, memberikan ruang bagi atlet Israel di tengah konflik kemanusiaan yang masih terjadi di Gaza akan menimbulkan kesan bahwa Indonesia melonggarkan pendiriannya terhadap penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia.

"Apabila Indonesia bersikap permisif, dunia bisa menilai bahwa kita telah melemahkan posisi politik luar negeri sendiri. 

Karena itu, langkah yang diambil Gubernur DKI harus dipahami sebagai upaya menjaga konsistensi dan integritas diplomasi Indonesia," tegasnya.

Idrus juga mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta pihak penyelenggara kejuaraan internasional tersebut untuk mempertimbangkan secara matang dampak dari keputusan yang diambil. 

Ia menilai kebijakan terkait partisipasi Israel tidak hanya menyangkut aspek teknis olahraga, melainkan juga berdampak pada politik luar negeri, opini publik, dan hubungan internasional Indonesia.

"Kebijakan ini tidak bisa dilihat semata dari perspektif olahraga. Ini adalah persoalan moral, kemanusiaan, dan politik luar negeri yang lebih luas. 

Pemerintah harus tetap konsisten dalam menegakkan prinsip yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia," kata mantan Menteri Sosial itu.

Menurut Idrus, penolakan terhadap kehadiran delegasi Israel bukan hal yang baru bagi Indonesia. Dalam sejumlah ajang internasional sebelumnya, pemerintah Indonesia juga menolak partisipasi kontingen Israel dengan alasan ketiadaan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Ia menyebut, langkah serupa yang diambil kali ini justru mempertegas komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta memperlihatkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Penolakan ini tidak dapat diartikan sebagai tindakan diskriminatif atau intimidatif. Sebaliknya, ini adalah bentuk konsistensi dan integritas bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan. 

Kita harus berani menunjukkan sikap tegas meskipun di tengah tekanan internasional," ujar Idrus yang juga menjabat sebagai Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BK PRMI).

Sikap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sendiri sebelumnya telah menuai perhatian publik. Dalam pernyataannya, Pramono secara terbuka meminta agar pemerintah tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.

Kedepankan Martabat Negara

"Menurut saya, yang paling penting adalah tidak perlu mengeluarkan visa bagi atlet Israel. Dengan begitu, mereka tidak akan datang ke Jakarta. 

Dalam kondisi global seperti sekarang, kehadiran mereka tidak membawa manfaat apa pun," ucap Pramono dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, kehadiran kontingen Israel di tengah situasi kemanusiaan yang tragis di Gaza berpotensi memicu reaksi emosional dari masyarakat Indonesia. 

Pramono menilai bahwa luka dan memori atas tindakan kekerasan Israel terhadap warga Balap4D masih sangat melekat dalam benak banyak pihak, sehingga langkah pencegahan menjadi penting untuk menghindari potensi konflik sosial.

Lebih lanjut, Pramono juga menegaskan bahwa kebijakan yang diambilnya sejalan dengan garis politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. 

Ia merujuk pada pidato Presiden dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang secara jelas menyatakan bahwa Indonesia hanya akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara tersebut terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina.

"Pernyataan Presiden sudah sangat jelas dan tegas. Tidak perlu ditafsirkan ulang. Selama Israel belum mengakui Palestina, maka tidak ada ruang untuk normalisasi hubungan," kata Pramono.

Sebelumnya, dalam wawancara bersama Reuters di Paris pada Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang mendukung solusi dua negara dan menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.

"Kami siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui Palestina secara sah," ujar Prabowo kala itu.

Pernyataan tersebut, yang kemudian ditegaskan kembali dalam pidato resminya di PBB, memperlihatkan keseimbangan diplomasi Indonesia yakni mendorong perdamaian dan keadilan global tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan bangsa lain.

Dengan demikian, langkah Gubernur DKI Jakarta menolak kehadiran atlet Israel bukan hanya sejalan dengan semangat solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga menjadi refleksi nyata dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta berpijak pada nilai kemanusiaan universal.

"Sikap tegas ini bukan semata persoalan olahraga, melainkan bentuk keteguhan moral bangsa Indonesia dalam membela keadilan dan kemerdekaan bagi semua umat manusia," tutup Idrus Marham.