Keberhasilan Gastro Politik India dan Peru

Hal-hal yang membahas tentang gastronomi dan mengambil kata gastro (yang mengarah pada perut) selalu menarik dan tidak akan habis dibahas, sama dengan laju pertumbuhan penduduk semakin bertambah, namun jika melihat Teori Kependudukan Robert Malthus, banyaknya penduduk tidak akan seimbang dengan ketersediaan pangan, artinya kelaparan adalah bencana. Namun, bencana masih bisa diantisipasi bukan dengan berbagai mitigasi ? 

Bagaimana keadaan indeks kelaparan di Indonesia ? Melihat laporan Tren Global Hunger Indeks, Indonesia masih berada pada level kelaparan serius atau level bawah (level penilaiannya adalah : low, moderate, Serious, Alarming, Extremely Alarming, Not Included or not designednated). 

Level Indonesia adalah Moderate, artinya jika ketersediaan pangan tidak dipenuhi dari percepatan produksi dan distribusi, maka Indonesia akan seperti Negara Etiopia (Bencana Kelaparan Tahun 1983- 1985) dimana kondisinya level Low. 

Memang semenjak pandemi sudah terasa bencana kelaparan ini, ditandai dengan : harga bahan pangan naik, keterbatasan konsumsi yang didesain (dibatasi pembukaan toko-toko yang menjual makanan dan semua beralih menjadi daring, tentunya setiap konsumen harus menambahkan biaya ongkos kirim, dimana jika jaraknya jauh, harganya jauh lebih mahal dari harga makanan yang dipesan), operasi pasar murah hanya di beberapa titik lokasi percontohan tidak serempak. 

Aturan dalam UU Pangan jika pandemi itu pangan murah dan mudah, dan adanya bantuan pangan sebagaimana yang tercantum : Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional. 

Apakah bantuan ini sampai untuk beberapa keluarga yang tidak dalam kondisi miskin atau tidak mampu terverifikasi ? Sehingga yang tidak tercatat justru tidak mendapat bantuan. 

Kesalahan bantuan pangan pun tidak segmentatif dan para penerimanya sebagian tidak menggunakan sebagaimana mestinya jika bantuan pangan diberikan dalam bentuk uang tunai. 

Bantuan pangan digunakan untuk keperluan non pangan seperti : membeli elektronik, membeli pakaian, membeli gawai, dan belanja hal-hal yang tidak menyelesaikan masalah kesulitan pangan, hal ini juga perlu di evaluasi secara menyeluruh, karena kecemburuan sosial itu nyata terlihat. Dan bantuan pangan tidak sesuai fungsinya dimana tidak ada kontrol dari para penerimanya. 

Solusi terbaik adalah pangan murah dan mudah sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan menikmatinya dan membentuk empati sosial dengan sendirinya. 

Fenomena kelaparan ini selalu terjadi pada beberapa negara, namun negara-negara maju punya politisi yang berpihak pada isi perut masyarakat dan negaranya, seperti Gastro Politik. 

Gastro Politik merupakan pembentukan masyarakat yang diwujudkan pada pembuatan keputusan level negara dalam memberikan solusi pada permasalahan pangan dan budaya sehingga hasilnya sistem pangan stabil dan menurunkan indeks kelaparan nyata, pangan melimpah beriringan dengan kepentingan budaya yang seimbang, sehingga ketika pangan berlebih, negaranya bisa melakukan ekspor dan negara mendapat keuntungan dari segi produksi. 

Namun, Gastro Politik tidak akan berhasil ketika ada korupsi dan penimbunan, itu masalah tabiat dan kesempatan yang berdampak merugikan. 

Beberapa Negara Yang Berhasil Dalam Gastro Politik : 

1. India, tokohnya adalah Arjun Appadurai pada tahun 1981 menggunakan gastro politik pada peran makanan dalam organisasi sosial di India Selatan, permasalahannya karena konflik dan persaingan sumber daya budaya, ekonomi yang muncul pada transaksi sosial seputar makanan. 

Ternyata ada hubungan kekuasaan dengan makanan di India, melibatkan institusi politik, identitas budaya sosial, dan lembaga yang bergerak pada permasalahan gender dan rasial.

Gastro Politik di India bisa seimbang dalam perbedaan budaya dan ideologis karena berfungsi antara keterlibatan kelompok dan individu untuk melihat pangan dan makanan sebagai bagian dari kehidupan, sehingga berbagai konflik bisa diatasi dengan kekuatan kolaborasi partisipatif. 

2. Peru, bisa dibilang negara Si Paling Gastro Politik Fanatik, Pemerintah dan Pihak lain di Peru memberikan intruksi pada ratusan sekolah kuliner kontemporer agar melatih lebih dari 80.000 koki di Peru agar terampil, hal ini karena ada kepentingan politik dimana satu koki selebritas dianggap sebagai calon presiden Peru. Peru ingin ada perubahan. 

Peru berusaha mengembalikan lagi kiblat gastronomi dunia bukan hanya untuk kepentingan komersial, namun estetika, politik, budaya dimana identitas masakan Peru adalah mesin pembangunannya yang inklusif dan sebagai persatuan nasional. G

astro Politik ini disambut masyarakat Peru karena diberi kepercayaan oleh pemerintahnya, pemerintahnya butuh rakyatnya dalam memajukan Negara Peru lewat masakan, sehingga masyarakat Peru potensinya selalu diarahkan pada skill/potensi kuliner, hal ini berdampak pada : kemudahan konsumsi, merayakan kedaulatan pangan, dan menjadi daya tarik wisata berbasis lokal. 

Peru bisa belajar dan menata negaranya pasca konflik politik kekuatan revolusioner yang menewaskan warga negaranya sebanyak 70.000 orang mayoritas masyarakat adat yang tewas. 

Peru berhasil dalam kesuksesan perkembangan ekonomi dan budaya lewat kuliner karena peran kolaborasi tanpa batas, kata kuncinya : sama-sama butuh (pemerintah Peru butuh masyarakatnya agar menjadi penggerak ekonomi, Masyarakat Peru Perlu Program Pemberdayaan dan Pembiayaan Untuk Berkreasi). 

Apakah ada politisi Indonesia yang bisa menggerakan gastro politik yang melibatkan masyarakat serempak untuk kemajuan kuliner dan memikirkan konsumsi selanjutnya ? 

Minimal programnya tidak membuat hutang dan tagihan seperti program-program pertanian untuk anak muda yang hanya untuk keperluan pencitraan belaka yang meminjam slogan "Indonesia Negara Agraris Yang Perlu Millenial dan Gen Z". 

Generasi muda tidak perlu janji manis, buktikan saja dengan dana tunai yang tidak ribet dan roadmapnya jelas. Karena Generasi Millenial dan Gen Z akan melibatkan generasi diatasnya yang jauh lebih berpengalaman dalam mengolah alam semesta.