Mendambakan Sektor Perikanan yang Produktif, Berdaya Saing, Mensejahterakan, dan Berkelanjutan

Sebagai aktivis mahasiswa, penulis bersama sejumlah aktivis lain di Senat Mahasiswa Fakultas Perikanan IPB maupun HIMARIN (Himpunan Mahasiswa Perikanan), cikal bakal HIMAPIKANI (Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia), pada kurun 1978 -- 1981 seacara reguler sering mendiskusikan tentang bagaimana menjadikan perikanan sebagai sektor pembangunan (ekonomi) yang bergengsi dan mampu berkontribusi signiikan bagi terwujudnya Indonesia yang maju, adil-makmur, dan berdaulat.

Sebuah sektor pembangunan yang nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, pedagang ikan, dan stakeholders perikanan lainnya bisa hidup makmur dan sejahtera, seperti halnya mereka yang bekerja di sektor perminyakan pada waktu itu

Sebuah sektor pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, dan dapat memenuhi kebutuhan ikan dan produk perikanan untuk konsumen (pasar) domestik maupun ekspor.  Sebuah sektor ekonomi yang bisa mendulang devisa yang besar, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (inklusif) secara berkelanjutan. Pada waktu itu, kami yakin, bahwa seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat perikanan, pun mendambakan profil sektor perikanan semacam itu.

Visi (mimpi) tentang profil sektor perikanan tersebut disyahkan menjadi agenda perjuangan mahasiswa perikanan se Indonesia pada Kongres Mahasiswa Perikanan Indonesia Pertama di Kampus IPB Bogor pada Juli 1979.  Kongres Mahasiswa Perikanan Indonesia itu didahului dengan Pekan Olah Raga Mahasiswa Perikanan Nasional di Kawasan Wisata Bahtera Jaya, Ancol, Jakarta. 

Kami juga berkesimpulan, bahwa untuk mewujudkan sosok perikanan tersebut, tidak mungkin secara kelembagaan hanya dikelola oleh setingkat Direktorat Jenderal Perikanan yang sejak Indonesia merdeka tahun 1945 di bawah Departemen Pertanian.

Mengingat tiga perempat wilayah NKRI berupa laut (termasuk ZEEI) dan sekitar 30 persen wilayah daratnya pun berupa ekosistem perairan (seperti rawa, sungai, danau, dan bendungan) dengan potensi produksi perikanan yang luar biasa besar. Maka, urusan perikanan hanya mungkin berhasil, bila dikelola oleh lembaga setingkat Departemen (Kementerian). Alhamdulillah, gagasan untuk mendirikan Departemen Perikanan pun terus bergulir. Pada 1987 IPB bekerjsama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyelenggarakan Seminar Kelautan Nasional di Gedung LON (Lembaga Oseanologi) - LIPI, Ancol dan menghasilkan rekomendasi utama mengusulkan kepada Presiden Soeharto untuk mendirikan Departemen Perikanan.

Kemudian, pada 1993 IPB bekerjasama dengan TNI-AL menggelar Konferensi Kelautan Nasional, dan menghasilkan rekomendasi yang sama dengan Seminar IPB -- LIPI itu.  Pada 1995 MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) menyelenggarakan Seminar Perikanan Nasional di Hotel Indonesia, Jakarta. Dan, salah satu rekomendasinya adalah segera dibentuknya Departemen Perikanan.

Penulis sebagai Ketua SC (Steering Committee) bersama almarhum Bapak Letjen. TNI. Purn. Tuk Setyohadi (Ketua Umum MPN) dan anggota SC lainnya seperti Bapak Ir. Mustafa Abubakar, Prof. Daniel Monintja, Dr. Soen'an Hadipurnomo, Dr. Fuad Cholik, dan Ibu Esther Satyono menyampaikan hasil dan rekomendasi Seminar kepada Wakil Presiden RI, Prof. Dr. BJ. Habibie.

Pada 1997 IPB bekerjasama dengan DKN (Dewan Kelautan Nasional) dan Bappenas menyusun Buku Grand Strategy Pembangunan Kelautan Nasional.  Sebagai Ketua Tim Penyusun buku tersebut, penulis bersama Rektor IPB dan Ketua DKN menyampaikan buku tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Kepala Bappenas, Bapak Prof. Dr. Ginanjar Kartasasmita.

Salah satu rekomendasi terpenting dari buku tersebut adalah perihal perlunya segera didirikan Departemen Perikanan. Lalu, pada Juli 1999 penulis sebagai Kepala PKSPL (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan) IPB diminta oleh DPR-RI untuk menyusun position paper tentang dasar pertimbangan (reasonings) urgensi pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan.   Pada akhir Juli 1999, saya bersama anggota Tim Penyusun (Prof. Ismudi Muchsin; Ir. KA. Azis, MSc;  Dr. Enang Haris; Dr. Tridoyo Kusumastanto; Dr. Kadarwan Suwardi; Dr. Bambang Widigdo; Dr. Menofatria Boer;  dan Dr. Linawati Herjito) memaparkan position paper tersebut di DPR RI yang saat itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Bapak Akbar Tanjung. 

Alhamdulillah pada September 1999 berdirilah Departemen Eksplorasi Laut dalam Kabinet Persatuan Indonesia di bawah kepimimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.  Sejak medio 2000, namanya berganti menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan sejak Nopember 2004 (awal pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, SBY) namanya berganti lagi menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.