Rionanda Dhamma
Rionanda Dhamma Pelajar

Seorang pembelajar yang ingin tahu Website: https://rdp168.video.blog/ Qureta: https://www.qureta.com/profile/RDP Instagram: @rionandadhamma

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pantaskah Melarang Buku-buku Kiri?

12 Januari 2019   06:30 Diperbarui: 12 Januari 2019   06:47 906 14 10
Pantaskah Melarang Buku-buku Kiri?
Sumber: beritagar.id

Sebuah polemik literasi sedang terjadi pada masyarakat kita. Apa polemik tersebut? Polemik pelarangan buku-buku kiri. Topik kontroversial ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Tetapi, polemik ini mencerminkan satu hal; bangsa ini masih belum sembuh dari traumanya pasca peristiwa G30S PKI.

Apa buktinya? Tiga hari yang lalu, terjadi razia terhadap buku-buku yang dianggap berpaham kiri di Padang, Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur. Razia ini dilakukan oleh aparat TNI dan Polri sebagai penegak hukum (Teguh dalam Tirto.id, 2019). Sehingga, ini menunjukkan bahwa "Kiri" masih dan selalu disamakan dengan "Komunis" pada masyarakat kita.

Padahal, keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Komunisme adalah bagian dari ideologi kiri, dan tidak semua ideologi kiri itu komunis. Ada Social Democracy, Luxembourgism, Fabianism, Democratic Socialism, dan berbagai ideologi lainnya. Cakupan istilah "Kiri" itu sendiri begitu lebar, sampai muncul kritik sayap kiri terhadap Komunisme.

Jadi, pantaskah melarang buku-buku kiri? Tidak pantas, sama sekali tidak! Mengapa? Pertama, pelarangan ini jelas menciderai UUD 1945 dan Pancasila. Kedua, upaya pelarangan ini sama saja dengan mencederai cita-cita reformasi. Ketiga, Perang Dingin sudah berakhir, dan metode ini sudah ketinggalan zaman untuk mengalahkan ideologi kiri. Keempat, ada cara-cara yang jauh lebih efektif untuk mengalahkan ideologi kiri dalam Perang Ide disrupted.

Penulis akan menjelaskan masing-masing alasan ini satu per satu, untuk mengemukakan argumentasi utama yang sudah penulis nyatakan dengan jelas di atas.

Alasan pertama, menciderai UUD 1945 dan Pancasila. Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 jelas menyatakan bahwa, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Sehingga, kebebasan individu untuk mengemukakan pemikirannya melalui tulisan dijamin secara legal dalam undang-undang (UU). Entah pemikiran tersebut kanan ataupun kiri, kebebasan individu untuk mengemukakan pemikiran tersebut sah dijamin oleh UU.

Sementara, Pancasila sebagai ideologi terbuka kita memiliki sila kelima yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ide keadilan sosial ini tidak berasal dari kaum kanan. Justru, kaum kirilah yang mencetuskan harus adanya keadilan sosial sebagai syarat civil society. Keadilan adalah syarat penting untuk mewujudkan masyarakat yang beradab.

Fakta sejarah ini tidak bisa dipungkiri. Bapak Bangsa kita juga dipengaruhi oleh pemikiran kiri saat menggodok Pancasila dan UUD 1945.

Bahkan, Gusdur sempat berkata bahwa UUD 1945 banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dalam buku Das Kapital (Hartono dalam berdikarionline.com, 2013). Ini dibuktikan dengan isi Pasal 33 Ayat 2 dan 3, yang menekankan perlunya penguasaan negara atas sektor-sektor ekonomi yang mendominasi kehidupan masyarakat alias statism.

Alasan kedua, cita-cita reformasi terciderai dengan razia seperti ini. Salah satu cita-cita reformasi adalah menciptakan ruang publik yang bebas dan terbuka. Adanya razia buku "kiri" seperti ini sama saja dengan menutup ruang publik bagi orang-orang tertentu hanya karena pemikiran yang "salah" di mata negara. Akhirnya, negara pun menjadi "wasit" yang tidak netral dalam ruang publik.

Ketika "wasit" sudah tidak netral, maka "permainan" yang terjadi pun tidak bebas dan tidak terbuka. Mau punya ruang publik seperti ini?

Alasan ketiga, berakhirnya Perang Dingin membuat metode ini ketinggalan zaman untuk mengalahkan ideologi kiri. Kemenangan ideologi Liberal-Kapitalis Blok Barat dalam Perang Dingin benar-benar mengurangi daya tarik ideologi kiri di dunia. 

Bisa dibilang, ideologi kiri sudah berada pada titik lemah. Sehingga, kita tidak perlu lagi melakukan metode razia buku, yang menunjukkan ketakutan kita terhadap kekuatan ideologi kiri.

Buku boleh disita dan dilarang, namun ide itu tidak akan pernah hilang bagi individu yang memercayainya. Apalagi di zaman teknologi seperti saat ini, di mana pertukaran semua jenis ide menjadi jauh lebih mudah.

Alasan terakhir, ada cara-cara yang lebih efektif untuk mengalahkan ideologi kiri dalam Perang Ide disrupted. Bagi penulis, ada dua cara yang lebih efektif dari pelarangan buku-buku kiri. Pertama, menyebarluaskan kepemilikan modal melalui privatisasi BUMN dan penciptaan tabungan saham bebas pajak (tax-free savings account). Kedua, menyelenggarakan Universal Basic Income (UBI) bagi penduduk di bawah garis kemiskinan.

Ketika kepemilikan modal tersebar luas, maka banyak anggota kelas menengah dan menengah ke bawah yang menjadi kapitalis. Every man and woman a capitalist, a property owner. Jika mereka sudah mempunyai rasa memiliki terhadap free enterprise system, maka ideologi kiri akan kehilangan daya tariknya kepada target ini.

Selain itu, UBI menjamin agar warga di bawah garis kemiskinan tetap mendapatkan standar hidup yang layak. Ketika mereka menerima standar hidup yang layak, ideologi kiri akan sulit untuk menginfiltrasi mereka. Mengapa? Sebab ideologi kiri mendasari perjuangannya pada ketidaklayakan standar hidup rakyat yang miskin. Jika warga miskin sudah hidup layak dengan UBI, apa yang harus diperjuangkan ideologi kiri?

Jadi, pelarangan buku-buku kiri sudah tidak pantas untuk dilakukan, karena melanggar konstitusi dan ideologi negara kita. Selain itu, upaya ini tidak mampu mengalahkan ideologi kiri itu sendiri.

Biarkan individu yang penasaran akalnya berkelana dengan literatur-literatur kiri. Bukan urusan negara untuk melarangnya. Justru, lindungi hak konstitusional individu tersebut, untuk menciptakan ruang publik yang bebas dan terbuka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2