Menjelang Pemilu 2019, kata "pasar" mendadak tenar di media massa. Seakan-akan, pasar menjadi salah satu komoditas politik penting. Begitu penting, bahkan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno (sekaligus ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) sering berkampanye di pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia.
Beliau sering bertanya tentang harga-harga di pasar kepada para pedagang. Setelahnya, Beliau akan menyuarakan concern tentang gejolak harga yang terjadi. "Yang sebelumnya seharga Rp 10 ribu jadi 15 ribu per kilo. Ada yang dari Rp 10 naik jadi Rp 12 ribu per kilonya. Saya melihat perlu dan tugas pemerintah untuk harga-harga bisa terjangkau," adalah contoh dari ekspresi concern tersebut.
Beliau begitu sering melakukan ini, sampai calon presiden petahana/nomor urut 01, Joko Widodo menyindir, "Enggak mungkin orang super kaya, tiba-tiba datang ke pasar, enggak biasalah. Apalagi datang ke pasar, enggak beli apa-apa, tahu-tahu bilang ini mahal, ini mahal."
Aksi saling sindir dan serang tentang harga-harga pasar menjelang tahun politik menunjukkan peran penting pasar dalam demokrasi Indonesia. Namun, apa sebenarnya definisi dari pasar dan harga?
Investopedia.com (2018) menyatakan bahwa pasar adalah sebuah medium bertemunya penjual dan pembeli dari sebuah barang/jasa untuk berinteraksi, dalam rangka melakukan pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain. Sementara, harga adalah nilai moneter dari sebuah barang/jasa yang ditentukan dalam suatu transaksi (economicsonline.co.uk, 2018).
Lalu, bagaimana hubungan antara pasar dengan harga? Secara sederhana, pasar adalah agen pembentuk harga. Pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Penjual memberikan penawaran, dan pembeli melakukan permintaan dalam bentuk harga dan kuantitas. Hal ini digambarkan dari kurva permintaan (downward sloping) dan kurva permintaan (upward sloping) saling berpotongan satu sama lain dalam Marshallian Demand and Supply Curve.
Jika kita hubungkan dengan konstelasi perpolitikan saat ini, kubu dengan program ekonomi yang mampu menempatkan pasar sebagai agen utama pencipta keadilan sosial bagi seluruh Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Mengapa? Sebab pasar adalah fundamen dari demokrasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Tidak akan ada demokrasi di suatu negara, jika tidak ada institusi pasar yang inklusif di negara tersebut. Pasar adalah tempat bagi individu untuk melaksanakan hak pilih yang sejati (exercising freedom of choice). Kebebasan inilah yang menjadi dasar dari berbagai kebebasan lain yang dijamin pelaksanaannya dalam sebuah demokrasi. Bapak aliran ekonomi Chicago School of Economics, Milton Friedman, menggambarkannya demikian;
"Voting in the polling place is a very different kind of freedom with voting in a marketplace. When you vote in a polling place, you vote for a package, and if you are in the minority, you lose. You don't get what you want. When you vote in the marketplace, everybody gets what they votes for. I vote for a green tie, I get a green tie. You vote for a blue tie, you get a blue tie."
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak akan memiliki eksistensi tanpa pasar sebagai fundamen yang inklusif. Lalu, bagaimana caranya untuk menempatkan pasar sebagai agen utama pencipta keadilan sosial bagi seluruh Indonesia?
