Dinasti Politik dan Ruang Gelap Parpol Kita

SOROTAN publik sinis terhadap munculnya sosok Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi yang tampil sebagai bakal calon Walikota Solo. Drama kemudian klimaks manakala sang menantu RI-1, Bobi Nasution juga melejit dimajukan sebagai bakal calon Walikota Medan. 

Banyak pihak mengambil kesimpulan bahwa ini adalah potret dinasti politik atau dinasti pewarisan kekuasaan yang kian tumbuh subur pasca reformasi 1998. Pro dan kontrak merebak, ada yang mencela dan tidak sedikit pula yang mengamini.

Hari-hari jelang penetapan bakal calon kepala daerah dalam musim pilkada serentak Desember 2020 ini, rakyat memang disodorkan sejumlah figur yang bakal memimpin daerahnya lima tahun ke depan. Tontonan yang disajikan para elit politik, setidaknya mereka adalah penguasa parpol, tak bisa kita elakkan. Rakyat sejatinya hanya disuguhkan pasangan calon versi elit politik, sebagian mencoba peruntungan lewat jalur perseorangan (independen) yang mungkin stres karena harus melobi partai untuk mendapatkan perahu politik.

Di Riau, tontonan politik sejenis juga terjadi. Setidaknya berdasarkan pemberitaan media, hingga saat ini dalam pilkada serentak 9 kabupaten/ kota di Riau pada 2020, kita mendapati kemunculan tiga figur yang masuk dalam "frame" dinasti politik.

Misalnya saja, Adi Sukemi yang maju meneruskan kekuasaan ayahnya Harris yang sudah dua periode menjadi Bupati Pelalawan. Kemudian, Kasmarni, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan istri  Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Amril kita berstatus terdakwa korupsi yang kasusnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Nama Kasmarni juga disebut dalam surat dakwaan selaku orang yang menerima uang tampungan suap/ gratifikasi untuk suaminya dari pengusaha kelapa sawit.  Figur ketiga adalah Rezita Meylani yang merupakan istri Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto. Yopi sudah dua periode menjabat Bupati Indragiri Hulu.

Dalam kenyataan dan sudah menjadi fakta, munculnya tren dinasti politik tak bisa kita bantah lagi. Saya lebih senang menyebutnya dengan istilah "politik aji mumpung", ketimbang dinasti politik. 

Mumpung bapak dan mertua saya presiden, mumpung suami saya bupati dan mumpung ayah saya masih berkuasa sebagai bupati. Secara pribadi, saya menilai sulit bagi para kandidat tersebut maju dalam pilkada, jika tidak memiliki cantolan kuat yakni sosok orang dekat yang memiliki pertalian darah langsung.

Tentu saja, politik aji mumpung ini tak bisa dibendung. Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas memberi batasan atau larangan. Ini cenderung diartikan sebagai hak asasi politik yang mana semua warga negara memiliki hak politik. Jika dilarang, maka bisa saja muncul gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, kita juga tidak dapat meremehkan sosok kandidat kepala daerah yang masuk dalam "frame" politik aji mumpung tersebut. Kemungkinan, mereka punya bekal dan kemampuan personal yang cukup, boleh jadi mereka juga memiliki sumber daya modal kapital yang kuat, dua syarat penting bagi calon kepala daerah yang maju bertarung pada pilkada langsung.

Sepertinya, sudah menjadi "takdir" di mana pun dinasti politik itu ada dan hidup. Di negara maju yang sudah menerapkan sistem demokrasi selama ratusan tahun pun, "politik aji mumpung" itu terjadi. Kita sebut saja di Amerika Serikat yang kerap menjadi negara percontohan demokrasi modern. Keluarga George Bush dan Clinton menjadi contoh nyatanya. Bahkan, Presiden Donald Trump mengangkat putrinya Ivanna sebagai penasihat utamanya di Gedung Putih.