Negara adalah organisasi dengan daerah, rakyat, dan pemerintah. Suatu negara disebut organisasi karena memiliki struktur, seperti presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menterinya. Ada tiga syarat utama terbentuknya suatu negara, yaitu wilayah, masyarakat, dan pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem atau bentuk pemerintahannya sendiri. Bentuk pemerintahan termasuk oligarki, anarki, gerakan, kediktatoran, dan demokrasi. Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh segelintir orang. Penghapusan lembaga perwakilan rakyat membatasi atau bahkan menghilangkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan keputusan hukum terakhir tetap berada di tangan segelintir individu tersebut.
Anarki adalah pemerintahan dimana kekuasaan tidak jelas, tidak ada aturan yang benar-benar dapat diikuti. Setiap orang bebas menentukan kehendaknya sendiri tanpa aturan yang jelas.
Moboraks adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan rakyat. Biasanya mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang dengan motivasi yang sama.
Kediktatoran adalah kekuasaan yang berpusat pada seseorang yang memiliki kekuasaan (kekuasaan) mutlak, dan demokrasi adalah kekuasaan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Di antara berbagai bentuk pemerintahan tersebut, demokrasilah yang paling banyak digunakan dalam sistem pemerintahan, termasuk di Indonesia.
Indonesia adalah salah satu negara yang mempertahankan demokrasi, karena di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang mempraktikkan demokrasi dengan sangat baik, sehingga kita bisa berbangga dengan keadaan tersebut.Â
Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menulis artikel tentang demokrasi di Indonesia. Sulit bagi semua pihak untuk menyepakati arti atau definisi demokrasi. Jika seseorang mendefinisikan demokrasi secara ideal, atau bahkan menyebutnya dengan definisi kerakyatan tentang demokrasi, yaitu sistem pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", maka konsep demokrasi seperti itu belum pernah ada dalam sejarah manusia. Tidak pernah ada pemerintahan yang diperintah langsung oleh seluruh rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan absolut untuk semua (Dahl 1971; Coppedge dan Reinicke 1993).
Dalam praktiknya, pemerintahan tidak dikuasai oleh rakyat tetapi oleh elit yang jumlahnya jauh lebih kecil. Dan hasil dari pemerintahan ini tidak pernah sama untuk semua orang, tetapi selalu ada perbedaan antara mereka yang mendapat lebih banyak dan mereka yang mendapat lebih sedikit. Oleh karena itu, jika konsep "demokrasi kerakyatan" ingin dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep "poliarki" sebagai pengganti konsep "demokrasi kerakyatan". Poliarki dianggap lebih realistis untuk menggambarkan fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia, karena poliarki mengacu pada sistem pemerintahan "banyak orang", bukan "semua", "banyak orang", bukan "semua".
 Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani "democracy", yang terbagi menjadi dua kata yaitu demos untuk rakyat dan kratos/cratein untuk pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan dimana rakyat berperan sangat menentukan. peran. . Secara harfiah demokrasi
berarti kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Berikut pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :
 1. Aristoteles
Menurut Aristoteles, demokrasi adalah negara kebebasan karena setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam kekuasaan melalui kebebasan. 2.Abraham Lincoln
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
3. Hans Kelsen
Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah untuk kekuasaan rakyat dan untuk rakyat. Mereka yang memiliki kekuatan nasional adalah wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat diyakinkan bahwa segala kehendak dan kepentingannya diperhitungkan dalam pelaksanaan kekuasaan negara.
4. Kait Sydney
Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada persetujuan mayoritas, yang diberikan secara bebas oleh orang dewasa.
5.Muhammad Hatta
Menurut Mohammad Hatta, demokrasi adalah penyerahan dan penggantian kedaulatan raja dengan kedaulatan rakyat.
